Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha menjelaskan terjadinya antrean di SPBU disebabkan sejumlah faktor. Ia menilai hal itu karena kurang terbuka pemerintah terhadap aturan main BBM bersubsidi.
"Yang namanya BBM bersubsidi dibatasi harus ada kriteria ya kan, kriteria pembatasan dan mengubah pola distribusi dari terbuka menjadi tertutup," kata Satya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2014).
Ia mengatakan saat ini distribusi terbuka namun tetap dibatasi sehingga yang terjadi di lapangan yakni siapa yang datang terlebih dahulu maka akan mendapatkan BBM subsidi.
Untuk itu, ia menyayangkan adanya antrean orang yang membawa jerigen di sejumlah SPBU di daerah.
"Maka yang dapat yang punya jeriken, sehingga membuat kendaraan jadi tidak teraliri. Saya minta declare payung hukum untuk pola distribusi," ungkapnya.
Padahal, kata Politisi Golkar itu, orang yang membawa jerigen masuk dalam kategori pembeli ilegal. "Krena dia datang tidak bawa kendaraan setelah jerigen kendaraan, harga lebih tinggi dari subsidi, negara dirugikan," imbuhnya.
Satya menilai distribusi tertutup saat ini dapat diberlakukan dengan cara tidak semua masyarakat dapat membeli bbm subsidi. Namun diatur melalui jenis kendaraan atau jatah BBM per hari melalui sistem IT.
"Harusnya dia membeli Pertamax, masyarakat bukan hilang BBM, tapi karena tidak mau beli Pertamax," ujarnya.