TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Rini M.Soemarno, Kepala Staf Tim Transisi, Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), menyebutkan pihaknya hingga kini belum selesai melakukan pengkajian, terkait wacana penaikan harga BBM yang mencapi 1000 - 3000 per liternya. Ia pun belum bisa menjelaskan berapa yang bisa dihemat negara dari penaikan harga BBM tersebut.
Rini kepada wartawan di Rumah Transisi Jokowi - JK, Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014), mengatakan Tim Transisi melakukan pengkajian terhadap sejumlah kemungkinan terkait wacana penaikan harga BBM.
"Ini masih opsi-opsi (red: pilihan), yang nank akan jadi keputusan bapak Jokowi - JK," katanya.
Lebih lanjut Rini menyebutkan bahwa tim Transisi juga melakukan pengkajian tentang kapan baiknya harga BBM tersebut dinaikan, serta bagaimana penerimaan masyarakat atas pengurangan subsidi yang tahun ini mencapai sekitar 291 Rp. triliun.
Akan jadi tugas berat bagi Jokowi - JK menjelaskan rencana penaikan harga BBM tersebut di parlemen, salah satu penyebabnya adalah koalisi pendukung Jokowi - JK di parlemen tidak sebanyak suara pendukung Koalisi Merah Putih.
Deputi tim Transisi, Hasto Kristiyanto dalam kesempatan yang sama menyebutkan bahwa antara pemerintah dengan parlemen berlu duduk bareng, untuk menyamakan presepsi soal beban berat yang ditanggung pemerintah terkait subsidi BBM.
"Perlu diambil langkah-langkah yang sifatnya simultan, tetapi prinsip yang akan dilakukan adalah kebijaan tersebut dilakukan hati-hati, melalui analisi yang mendalam, dan berorientasi membangun fundamental yang kuat," tandasnya.