Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Pusat Kajian Trisakti merespon wacana penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait atau yang kerap disapa Ara ini.
Ara menganggap pemerintahan SBY gagal dalam melakukan efisiensi dan kebocoran anggaran, kegagalan mengelola sektor energi, dan pemberantasan mafia energi.
"ICW melansir penelitian kebocoran APBN Rp 180 triliun di DPR maupun di instansi pemerintah. Sebagai yang lama berkecimpung di Panitia Anggaran, Ara tahu bagaimana melakukan efisiensi anggaran, memberantas praktek mafia anggaran sehingga kebocoran dapat dialihkan ke subsidi BBM bagi rakyat kecil, 180 triliun rupiah itu setara 10 persen subsidi BBM sesuai harapan, mempertahankan subsidi BBM 22 persen," ujar Wakil Direktur Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti) Juliaman Napitu Saragih, di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).
Kritikan Ara Sirait tentang kegagalan pemerintahan SBY mengelola sektor energi, memberantas mafia BBM dan energi, membiarkan Pertamina mengimpor BBM langsung tanpa melewati pihak ketiga sudah tepat. Dan harus didukung oleh pemerintahan Jokowi-JK kedepan.
"Saat ini kan Jokowi-JK mendapatkan warisan pemerintahan lalu yang membiarkan subsidi BBM mencapai 22 persen APBN. Semakin besar BBM impor makin untung para "bromocorah migas' dan antek-anteknya. Ara pasti bisa membantu pemerintahan Jokowi-JK memetakan para mafia migas dan jaringannya di pemeriRRntah" katanya.
Juliaman kemudian menyarankan pemerintahan Jokowi-JK dapat menghentikan 'bom waktu' warisan pemerintahan SBY ini.
Paling tidak, katanya, agar anggaran tersebut dapat dialihkan untuk membangun waduk, infrastruktur dan peningkatan sektor-sektor yang langsung dinikmati rakyat kecil ,tanpa harus terus "menggemukkan rekening" para mafia migas dan kroninya.
"Ara dapat dipertimbangkan mengepalai Satgas Pemberantasan Mafia Anggaran dan Mafia Energi. Beliau pasti punya pengalaman luas dan memberikan solusi realistis, praktis bukan utopis untuk meningkatkan efisensi anggaran dan penghematan energi, ditengah waktu yang berkejaran dan realita warisan beban fiskal pemerintahan SBY yang tidak bisa dielakkan tapi merupakan tantangan pemerintahan Jokowi-JK, "ujar Bendahara Repdem Jawa Barat ini.