Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), mengatakan bukan hal yang sulit untuk mengurangi subsidi BBM. Ia mengaku sudah pernah mengambil kebijakan tersebut dua kali saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada 2004 - 2009.
Dalam pemaparannya di acara Rembug Nasional Percepatan Pembangunan Untuk Indonesia Maju "Menata Kembali Tata Kelola Kebijakan Migas," di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2014), JK menceritakan bahwa pada tahun 2005 ia pernah mengurangi subsidi BBM sehingga menyebabkan kenaikkan harga BBM bersubsidi.
"Mengurangi subsidi itu mudah. Menaikkan (harga) BBM pada harga wajar tidak ada masalah, tahun 2005 kita naikkan dua kal, tidak ada demo," katanya.
Saat itu kata dia disaat yang bersamaan harga BBM bersubsidi dinaikkan, pemerintah langsung membagikan uang untuk masyarakat kurang mampu melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu yang mempengaruhi adalah pemilihan waktu penaikkan harga BBM, JK menyebut saat itu ia melakukannya menjelang bulan Ramadan.
"Kita naikkan dua hari sebelum bulan puasa, tidak demo di bulan puasa," ujar JK.
Ia menyebutkan pada bulan Ramadan umat Islam akan menjalankan ibadah puasa, dan hanya memasak dua kali dalam satu hari, yakni menjelang waktu Sahur dan menjelang waktu berbuka. Hal itu menyebabkan konsumsi masyarakat akan minyak tanah menurun.
JK mengatakan saat ia mendampingi Presiden SBY pemerintah juga sempat mengeluarkan kebijakan konversi dari minyak tanah ke Gas 3 kilogram. Banyak pihak yang merasa hal itu sulit dilakukan, namun ia sukses melakukan hal tersebut. Dampak positif konfersi dari minyak tanah ke Gas 3 kilogram adalah mengurangi pengaruh kenaikkan harga BBM terhadap masyarakat kecil.
"Kalau dulu kan BBM naik berarti minyak tanah naik, sekarang kan tidak, sudah pakai tabung melon tiga kilogram," tuturnya.
Setelah program konversi dari minyak tanah ke gas 3 kilogram sukses, maka kenaikkan harga BBM hanya berdampak pada inflasi dan kenaikan ongkos transportasi. Ia memaklumi bila ada protes dari masyarakat, namun protes tersebut tidak akan berlangsung lama bila pemerintah memberikan memberikan penjelasan yang benar.
"Demo biarkan saja, paling lama dua minggu, setelah itu rakyat menikmati, rakyat itu sangat logis," katanya.