Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Persoalan kredit macet dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) oleh kalangan bank pembangunan daerah (BPD) semakin parah. Ini terlihat dari rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) KUR BPD yang semakin tinggi di akhir Juli 2014.
Berdasarkan data Komite KUR, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per Juli 2014, rasio NPL KUR BPD sampai bulan Juli 2014 mencapai 8,9%. Rasio tersebut meningkat dibanding NPL bulan Juli 2013 yang sebesar 7,4%.
Data yang sama juga menunjukkan, penyaluran KUR oleh BPD sampai bulan Juli 2014 lalu telah mencapai Rp 15,23 triliun. Jumlah ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 30,17% secara year on year (yoy) karena realisasi KUR BPD per Juli 2013 mencapai Rp 11,70 triliun.
Sementara itu, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang menjadi debitur KUR yang disalurkan oleh BPD juga meningkat dari 150.720 debitur per Juli 2013 menjadi 191.464 debitur per Juli 2014. Rata-rata KUR yang diterima setiap debitur juga meningkat dari sebesar Rp 78,2 juta per Juli 2013 menjadi Rp 79,6 juta per Juli 2014.
Hingga Juli lalu, Bank Jatim dan Bank Jabar Banten merupakan BPD yang menyalurkan KUR terbesar sekitar Rp. 4,38 triliun dan Rp. 3,38 triliun. Untuk di luar pulau Jawa, Bank Nagari dan Bank Kalbar merupakan Bank Pelaksana terbesar yang menyalurkan KUR masing-masing sebesar Rp. 1,89 triliun dan 430.293 miliar.
Kondisi ini sama dengan Juli tahun lalu dimana Bank Jatim dan Bank Jabar Banten juga menjadi BPD penyalur KUR terbesar sekitar 3,6 triliun dan 2,7 triliun. Untuk di luar pulau Jawa, Bank Nagari dan Bank Kalbar merupakan BPD terbesar yang menyalurkan KUR masing-masing sebesar Rp. 1,29 triliun dan 306,402 miliar.
Pihak Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menolak mengomentari lebih jauh perihal kenaikan NPL ini. “Maaf saya belum bisa bicara sekarang, sedang sibuk,” kata Nazwar Nazir, Direktur Eksekutif Asbanda saat dihubungi KONTAN, Senin, (8/9/2014). (Adhitya Himawan)