Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis dari Indonesia Property Watch (IPW) Ramadan mengungkapan sebaiknya Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) selanjutnya tidak boleh berasal dari partai politik. Karena Ramadan menilai kepentingan pejabat partai politik bisa merusak program rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Menurut saya Menteri dari profesional saja, supaya partai tidak berkepentingan dalam program perumahan murah," ujar Ramadan dalam keterangannya, Minggu (5/10/2014).
Menurut Ramadan, menteri perumahan rakyat yang sesuai berasal dari asosiasi properti atau lembaga perumahan. Pasalnya Ramadan menilai mereka sudah cukup lama berkecimpung di sektor properti.
"Seperti dari asosiasi atau lembaga perumahan, pasti ada yang layak untuk menduduki jabatan Menpera," ungkap Ramadan.
Ramadan menambahkan para profesional yang berkecimpung di asosiasi atau lembaga, lebih paham permasalahan yang terjadi di sektor properti. Karena kebutuhan rumah saat ini dinilai IPW sudah sangat mendesak.
"Mereka tahu akar persoalan dan solusi untuk menyelesaikan persoalan perumahan di Indonesia," jelas Ramadan.