Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon mengaku tak khawatir diberikan sanksi dari partainya lantaran mengkritik bahkan mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bernafsu menaikan harga BBM bersubsidi.
"Saya mengkritisi objektif, terukur, dan logis. Anda presentasikan dong pada masyarakat, mana solusi penanganan energi.
Kata JK asal naik bisa hemat, rakyat bisa makmur, kalau makmur, naikkan jangan Rp 3 ribu, sekalian saja Rp 10 ribu, kan bisa makmur," kata Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Dirinya pun bertanya-tanya mengapa aksinya yang menolak rencana kenaikan harga BBM justru dipermasalahkan.
"Kok sanksi sih? Nggak lah. Kenapa harus disanksi?" katanya.
Menurutnya, kritikan dan penolakan yang digaungkannya lebih kepada kapasitas sebagai anggota dewan yang memang bertugas mengawal pemerintahan.
Sebagai kader PDIP, kata dia, hal itu menjadi peringatan dan usulannya sebelum pemerintah membuat kebijakan itu.
"Kan prinsip saya sebagai anggota dewan, saya berikan kritik saya sebelum dibuat kebijakan," kata Effendi.
Dikatakan, dua periode dirinya menjadi anggota DPR Effendi mengaku sangat berpengalaman mengenai itu. Untuk itu, Effendi mencoba mengingatkan melalui penolakannya tersebut.
"Jangan bicara sanksi lah. Yang saya sampaikan kan pendapat saya pribadi. Selama hampir 10 tahun di komisi VII. Melihat PDIP selalu memberikan kritik, saya ingatkan ketika pak Jokowi mau naikkan BBM ambil langkah konkret dulu," lanjutnya.