News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kenaikan Harga BBM

JK Paparkan Kenaikkan Harga BBM di Hadapan Masyarakat Ekonomi Eropa

Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat memberikan sambutan di acara Risk And Governence Summit 2014, Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2014)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pengurangan subsidi BBM antara lain untuk menyelamatkan kas negara kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kala atau yang akrab disebut JK. Kata dia hal itu merupakan dampak dari subsidi yang tidak efektif selama bertahun-tahun.

JK dalam sambutannya di acara dialog bisnis Uni Eropa-Indonesia 2014, di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2014), mengatakan defisit di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (ABN) harus ditanggulangi, salah satu nya dengan pengurangan subsidi BBM yang mencapai Rp 1 Triliun per hari.

"Ini kenapa dua hari lalu kami mengambil kebijakan yang tidak populer, banyak protes di mana-mana," katanya.

Dihadapan masyarakat ekonomi Eropa yang hadir di ruangan tersebut, Wakil Presiden memastikan protes-protes tersebut akan reda dalam waktu sekita satu minggu.

Lebih lanjut ia memaparkan, bahwa subsidi dari BBM itu akan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif, seperti permbangunan infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan dan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

"Dan hal ini tentunya akan mempermudah kalian," ujarnya.

Wakil Presiden juga menjanjikan bahwa pemerintah Indonesia kedepannya akan mengambil kebijakan-kebijakan untuk mempermudah investasi. JK menyebut pemerintah akan memangkas birokrasi, perizinan dan akan lebih cepat mengambil keputusan.

"Kita akan perkuat sektor swasta. (Proyek) pembangunan Infrastruktur yang menguntungkan seperti jalan dan listrik akan kita serahkan ke swasta. Sementara yang tidak menguntungkan secara bisnis akan diambil pemerintah," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini