Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Ekonomi Pangan Bustanul Arifin mengungkapkan penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) masih mengalami banyak kendala. Pasalnya dalam pendistribusian, pemerintah daerah harus membantu pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat memperbaiki pemantauan pengendalian dengan alokasi anggaran daerah, boro-boro malah pemda meminta anggaran," ujar Bustanul di dalam diskusi publik Stop Liberalisasi Beras, Senin (15/12/2014).
Cara lain yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini menurut Bustanul adalah menjaga sumber daya lokal di setiap daerah. Hal ini agar tidak terjadi oversupply satu komoditi, namun kekurangan komoditas pangan yang lain.
"Saran berikutnya perlu memperhatikan sumber daya lokal agar tidak disertifikasi pangan," ungkap Bustanul.
Di dalam program raskin, Bustanul berharap hal tersebut bisa membantu masyarakat miskin melalui pengaman jaringan sosial. Karena pilar kesejahteraan masyarakat kuncinya ada di raksin, yang juga menjaga inflasi ekonomi negara.
"Kita bikin solusi menjamin raskin diperlukan tapi distribusi sistem memenuhi enam sasaran," jelas Bustanul.
Diketahui bahwa dalam waktu dekat raskin akan diganti dengan E-Money. TNP2K mengolah komposisi jadi E-Money, uji coba mengirim kartu raskin ke 1,3 juta RSD-PM di 53 kabupaten di 7 provinsi. Pemantauan efektiditas uji coba kartu dilakukan dengan survei 3000 RT.
"Agak sulit dilakukan di lapangan solusinya strategis, lapangan selesaikan yang dibenahi. Perlu Strategis, organisastional, dan implementasi," papar Bustanul.