Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (TRTKM) yang diketuai oleh Faisal Basri harus harus berani mengusut dugaan impor minyak yang bermasalah mulai tahun 2004 hingga 2014.
Tak kalah penting, tim juga wajib memelototi proses impor sejak Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina didirikan sejak 2008.
Pasalnya, semua perintah soal impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) menyangkut jenis volume dan harga perkiraan serta jadwal suplai yang dilakukan oleh Petral, semuanya dibawah kendali ISC Pertamina.
Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, dalam keterangan pers, Sabtu (27/12) mengatakan, ada banyak ketidakefisienan dalam proses impor minyak.
"Harus diungkap juga temuan ketidakefisienan ISC sejak didirikan tahun 2008 sampai dengan 2014. Ini penting, karena sejak periode ini Petral Singapore berada di bawah kendali ISC," tegas Yusri Usman, dalam keterangan pers, Sabtu (27/12/2014).
Yusri menjelaskan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada 2004 ada potensi kerugian di penjualan minyak greencoke dan pada 2006 hingga 2008 juga ada potensi kerugian yang cukup besar dalam impor "safir crude" dari Libya dan "champion crude" dari Brunei Shell melalui trader Concord Energy Plt Ltd. "Semuanya ada dalam temuan BPK RI," tuturnya.
Menurut dia, temuan TRTKM bahwa selama ini Pertamina mengimpor RRON 88 melalui Pertamina Trading Energy Limited (Petral) melalui kerjasama Trafigura Pte Ltd, untuk kemudian membuat fasilitas blending dari RON 92 kemudian diturunkan ke RON 88 harus diusut.
Termasuk juga klaim ketua TRTKM Faisal Basri yang menyebut ada dokumen-dokumen yang membuktikan asal dan jenis minyak yang diimpor juga dokumen bill of landing yang dipalsukan.
"Temuan-temuan seperti itu supaya diusut tuntas mulai 2004 hingga 2014. Supaya publik puas dan TRTKM dianggap bekerja profesional dan tidak ada muatan mafia migas," tegas Yusri.
Ia melanjutkan, TRTKM juga agar berani membaca data berbagai temuan dan rekomendasi hasil udit BPK RI terkait Petral mulai 2004 hingga 2014.
"Dari situ nanti akan terlihat dengan jelas siapa tokoh-tokohnya yang mengendalikan impor BBM dan minyak mentah," tutur Yusri, yang juga mantan konsultan Trafigura Ple Ltd.
Menurut Yusri, untuk bisa membasmi mafia migas, TRTKM harus bisa benar-benar memulai dari berbagai data temuan yang ada di dalam negeri terlebih dahulu karena banyak pihak yang menikmati 'duit haram' mafia migas juga ada di dalam negeri.
Mafia migas sudah jadi sistem, banyak pihak terlibat terutama birokrat dan pengusaha hitam. Jangan sampai TRTKM sibuk melihat keluar dan lupa memelototi masalah di dalam negeri.