Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia sudah mendesak sejak awal PT Freeport Indonesia harus membangun smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian mineral di Papua.
"Masalahnya yang membangun itu bukan pemerintah tapi Freeport. Sekarang Freeport diminta membangun smelter," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Jumat (30/1/2015).
Kalla memastikan pemerintah menolak Freeport yang mau membangun smelter di di Gersik, Jawa Timur, seperti yang sudah mereka rencanakan setelah menjalin kerjasama dengan PT Petrokimia Gresik.
Rencannya, Freeport akan memanfaatkan lahan PT Petrokimia Gresik yang sudah disewa dengan nilai 8 dolar Amerika per meter. Freeport berencana membangun smelter di atas lahan seluas 80 hektar.
Menurut Kalla, MoU antara Freeport dan Petrokimia masih bisa diubah. Apalagi Freeport akan menghadapi kendala kekurangan pasokan listrik jika membangun smelter di Gresik.
Oleh karena itu pemerintah tetap mendesak Freeport membangun smelter di Papua, tempat mereka mengeksplorasi emas dan tembaga. "Pokoknya harus itu (smelter di Papua, red)," tegas Kalla.