Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta untuk menunjuk seseorang sebagai juru bicara yang khusus menangani masalah keuangan.
Hal itu dianggap perlu untuk menghindari salah persepsi publik seperti saat terjadi pelemahan rupiah terhadap dollar AS.
"Dari awal, sebenarnya sudah seringkali diperlukan juru bicara untuk meneruskan pesan dari pemerintah, agar masing-masing pimpinan, pejabat keuangan, atau menteri tidak mengeluarkan pernyataan berbeda-beda," ujar Direktur Populi Center Nico Harjanto, dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2015).
Nico mengatakan, pernyataan pejabat keuangan negara saat terjadi pelemahan rupiah menunjukkan tidak adanya sense of crisis.
Dibandingkan memberikan kesan positif, pernyataan pejabat, sebut Niko, malah menimbulkan kebingungan publik.
Ia menjelaskan, dalam konteks pelemahan rupiah saat ini, pejabat yang menerangkan bahwa situasi ini adalah hal yang wajar sebenarnya menimbulkan persepsi yang berbeda dari publik.
Menurut Nico, publik sudah mengetahui bahwa pelemahan rupiah terjadi secara terus-menerus. Namun, tidak ada perubahan yang dilaukan oleh pemerintah.
"Reshuffle pejabat mungkin belum, tapi staf yang mendukung komunikasi publik itu butuh segera. Kalau isu-isu keuangan tidak dikelola dengan baik. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin lemah. Isu tidak lagi soal defisit keuangan, tapi defisit kepemimpinan," kata Nico.(Abba Gabrillin)