Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Budyatna, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelidiki batalnya rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat.
Menurut Budyatna, yang tak kalah penting adalah melakukan pemeriksaan secara komprehensif, termasuk mengenai proses feasibility study proyek tersebut. “Tidak ada jalan lain, kecuali BPKP harus melakukan pemeriksaan,” katanya dalam keterangan tertulis.
Menurut Budyatna, hanya melalui pemeriksaan BPKP, akan diketahui, apakah proyek tersebut sebenarnya layak atau tidak. Apalagi, sebelumnya memang banyak pro dan kontra seputar rencana pembangunan pelabuhan yang ditaksir menelan biaya Rp 34 triliun tersebut.
Termasuk di antaranya, mengenai Amdal yang bermasalah, dekatnya dengan sawah produktif kelas satu seluas 150 ribu hektare, dan terganggunya pipa-pipa Pertamina yang selama ini menyuplai gas untuk kebutuhan listrik di Jakarta.
"Masalah pendanaan juga tidak kalah penting. Melalui pemeriksaan BPKP akan diketahui, berapa besar dana yang dibutuhkan, termasuk yang sudah dikeluarkan untuk mendanai proses feasibility study. Jangan-jangan memang benar dari Jepang," kata dia.
Dari hasil pemeriksaan itu, bisa dikembangkan untuk kepentingan siapa sebenarnya Pelabuhan Cilamaya. Apakah
untuk kepentingan nasional atau semata-mata demi kepentingan pihak lain, misalnya Jepang.
Budyatna mengatakan, bersikukuhnya beberapa pihak untuk menggolkan proyek Cilamaya, menandakan banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. "Saya tidak heran dengan fenomena tersebut. Karena saat ini ada kecenderungan beberapa pihak melakukan 'pembangkangan' dan bermain-main sendiri," pungkasnya.