Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, Jakarta – Rencana PT Pertamina (Persero) untuk membubarkan anak usahanya Pertamina Energy Tranding Limited (Petral) ditanggapi dingin oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR tak peduli Petral dibubarkan atau tidak.
“Isunya bukan pada pembubaran Petral atau tidak. Konsentrasi kita adalah Pertamina harus melakukan efisiensi, juga transparansi dalam impor minyak tersebut,” kata Ketua Komisi VI DPR-RI Ahmad Hafidz Tohir, ditemui di sela-sela Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/4/2015).
Ahmad mengatakan, efisiensi dan transparansi yang ditunjukkan Pertamina lebih penting daripada mengurusi pembubaran Petral dan mencari-cari unit usaha baru mana yang nantinya akan menjadi perpanjangan tangan Pertamina di luar negeri.
“Siapapun pelaksananya silakan. Kalau itu transparan dan harganya jauh lebih bagus di pasar dunia, maka itu akan menguntungkan Indonesia. Itu yang kami soroti,” imbuh Ahmad.
Kalaupun pengadaan produk minyak dan crude sudah dilakukan oleh Integrated Supply Chain (ISC) namun masih ada kongkalikong, artinya pengalihan fungsi pengadaan dari Petral ke ISC sama saja.
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean, menyatakan, adanya rencana Pertamina untuk menutup Petral sebenarnya tidak terlalu penting saat ini. Namun, kalaupun mau ditutup, maka harus dihitung terlebih dahulu semua aset yang dimiliki Petral, agar tidak hilang begitu saja.
“Masalah yang paling penting sekarang bukan pada menutup Petral dan menggantinya dengan PES (Pertamina Energy Services Pte.Ltd). Apabila sistem dan tata cara pengadaan minyak dan tataniaganya sama, percuma dan sia-sia saja membubarkan Petral dan menggantikannya dengan PES,” kata Ferdinand kepada Kompas.com, Jumat. (Estu Suryowati)