Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana PT Pertamina (Persero) meluncurkan Pertalite mendapat sambutan positif.
Pengamat perlindungan konsumen Indah Sukmaningsih, bahkan mengatakan, upaya Pertamina tersebut sangat membanggakan dan berpihak pada pemenuhan kebutuhan konsumen. “Rencana ini kan bagus. Makanya harus didukung. Kita menunggu Pertamina meluncurkan Pertalite,” kata Indah.
Menurut Indah, dengan adanya Pertalite, maka konsumen akan memiliki banyak pilihan. Bagi yang mampu membeli Pertamax silakan, yang hendak memilih Premium juga silakan. Sedangkan bagi yang ingin mesin kendaraannya lebih terawat namun kondisi keuangan kurang mendukung, bisa memilih Pertalite.
Diversifikasi produk tersebut, lanjut Indah, sudah sesuai dengan esensi perlindungan konsumen yang memberikan banyak pilihan sesuai strata yang ada untuk memenuhi kebutuhan. Diversifikasi produk tersebut sangat penting, mengingat strata ekonomi di Indonesia yang begitu lebar.
Bahkan dalam berbagai teori perlindungan konsumen, lanjut Indah, banyaknya pilihan juga memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen tersebut. Apalagi, kata Indah, juga dikenal teori 'mulur mungsret', yakni konsumen yang sekarang bisa membeli produk dengan kualitas tinggi, belum tentu kemudian hari memiliki daya beli yang sama. Ada kalanya, konsumen tersebut nanti hanya mampu membeli produk dengan kualitas lebih rendah.
“Ibarat konsumen obat. Ada kalanya mampu membeli obat paten, namun ada kalanya membeli generik. Semua terserah pada konsumen. Itulah sebabnya, diverfikasi produk semacam itu merupakan solusi dari kondisi konsumen saat ini,” katanya.
Dalam konteks itulah Indah menegaskan, tak perlu ada keraguan terhadap rencana peluncuran Pertalite. Bahkan sebagai BUMN, Pertamina dinilai kreatif dan mampu membaca pasar, karena di sana ada peluang yang bisa ditangkap.
“Dan yang penting, kehadiran Pertalite tidak akan menghapus Premium. Justru kehadiran Pertalite menjadikan pilihan lebih warna-warni. Maka sangat aneh jika orang malah meributkan kehadiran Pertalite,” katanya.
Pengamat migas dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro juga berharap, Pertamina segera meluncurkan Pertalite. Menurutnya, Pertalite adalah produk non suibsidi, sehingga merupakan domain murni korporasi. Dengan demikian, Pertamina tidak perlu meminta izin kepada DPR, misal melalui rapat dengar pendapat (RDP).
“Ini sama seperti saat Pertamina meluncurkan Brightgas yang merupakan diversifikasi Elpiji 12 kg. Ketika itu, Pertamina juga tidak perlu meminta izin kepada DPR,” kata Komaidi.
Yang dianggap lebih perlu, justru melakukan melakukan pemberitahuan kepada pemerintah. Alasannya, karena Pertamina merupakan BUMN yang 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah. Dalam konteks tersebut, Pertamina memberitahukan bahwa akan meluncurkan merk dagang bernama Pertalite dengan spesifikasi yang ada.
Begitupun, menurut Komaidi, pemberitahuan tersebut tidak memiliki implikasi apapun terhadap rencana peluncuran Pertalite. Artinya, pemerintah tetap tidak bisa mencampuri kewenangan apalagi membatalkan rencana Pertamina, karena domain korporasi itu tadi. “Jadi, istilahnya kulonuwun saja,” kata Komaidi.
Sebaliknya, imbuh Komaidi, Pemerintah harus mendukung. Alasannya, karena keberadaan Pertalite menjadikan banyak pilihan sehingga menguntungkan masyarakat.
Hal ini, menurut Komaidi, sama seperti yang terjadi di luar negeri. Di AS misalnya, selain beberapa bensin dengan RON lebih tinggi, juga tersedia RON 86 atau disebut ‘bensin kotor.’ Dan masyarakat di sana senang, karena bisa memilih sesuai kebutuhannya.
“Itu sisi positif Pertalite. Sedangkan sisi negatifnya, saya kok tidak melihat,” kata Komaidi.