Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengaku belum siap dengan seluruh transaksi yang harus menggunakan mata uang rupiah. Karena hal itu perseroan meminta keringanan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.
"Ketika kebijakan itu ada, kita langsung bereaksi dan mengajukan dispensasi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan," ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soejipto, di Jakarta, Senin (14/7/2015).
Alasan utama Pertamina belum bisa 100 persen menggunakan transaksi rupiah di dalam negeri, karena banyak bisnis yang dikembangkan dengan negara asing menggunakan dolar AS. Jika harus dikonversi ke rupiah, maka Pertamina harus menambah biaya.
"Jadi ini yang sedang kita urus, dan dalam proses," ungkap Dwi.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja memaparkan transaksi dibidang migas terbagi dengan tiga kategori. Satu, yang langsung bisa transaksi dalam rupiah, dua, yang masih perlu dievaluasi apa bisa rupiah atau tetap dollar, tiga memang harus dollar.
"Jadi nanti kedepan, kalau memang harus dolar ya akan pakai dolar. Migas itu seperti pengadaan elpiji untuk impor kan harus dolar, pengadaan LNG, sewa kapal asing, itu sedang dievaluasi," jelas Wiratmaja.
Pemerintah terus menggenjot penggunaan mata uang rupiah untuk semua transaksi lembaga pemerintah dan BUMN di wilayah NKRI.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi di dalam negeri.