Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, ATHENA - Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras harus berjuang memperoleh dukungan dari partai koalisi pemerintahan setelah dia menyetujui persyaratan dana talangan yang digariskan Uni Eropa, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Sentral Eropa.
Menteri Pertahanan Panos Kammenos, salah seorang rekan koalisi di dalam kabinet Tsipras, sudah mengatakan tidak akan mendukung langkah-langkah itu. Kammenos, yang juga tokoh Partai Independent Greeks, bahkan mengatakan situasi itu mirip “kudeta”.
Sebagaimana dikutip dari BBC, Selasa (14/7/2015), Tsipras diperkirakan bakal merombak kabinet dan membentuk pemerintahan baru yang mendukung persyaratan dana talangan pekan ini.
Padahal, Tsipras mendapatkan jabatannya setelah partai sayap kirinya, Syriza, memenangi pemilu pada Januari dengan janji menghentikan pengetatan.
Pada 30 Juni, Yunani telah melewati batas waktu pembayaran utang 5 miliar euro kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Untuk membayar utang, Yunani memerlukan dana talangan dari Komisi Eropa, IMF, dan Bank Sentral Eropa.
Namun, dana tersebut tidak akan cair hingga pemerintah Yunani sepakat memenuhi sejumlah persyaratan, seperti menaikkan pendapatan pajak dan liberalisasi pasar buruh.
Setelah melewati perundingan selama 17 jam,Tsipras menyepakati persyaratan yang diberikan.
Sikap Tsipras yang menyetujui persyaratan itu disambut demonstrasi anti-pengetatan. Sejumlah kelompok pegawai negeri juga menyerukan mogok kerja selama 24 jam pada Rabu.
Banyak warga Yunani yang merasa persyaratan dana talangan tersebut terlalu keras telah menuangkan amarah mereka di dunia maya dengan menggunakan tagar #ThisIsACoup.
Jeroen Dijsselbloem, kepala kelompok menteri keuangan zona mata uang eropa, mengatakan kesepakatan itu termasuk pendanaan 50 miliar euro. Dari jumlah itu, 25 miliar euro akan digunakan untuk memberikan modal kembali pada perbankan Yunani.(Bambang Priyo Jatmiko)