Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penurunan harga minyak dunia semestinya menjadi pelipur bagi masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil.
Namun sayangnya, sampai saat ini, pemerintah belum mengambil sikap untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan melihat harga minyak global.
Kardaya Warnika, Ketua Komisi VII DPR RI mengatakan, pemerintah harus mendahulukan kepentingan kebutuhan masyarakat dibandingkan memberikan kompensasi kerugian PT Pertamina. Sebab itu, di saat harga minyak turun hingga 30% seharusnya pemerintah menurunkan harga BBM untuk jenis solar subsidi dan premium.
Apalagi, batas waktu enam bulan untuk evaluasi harga BBM sebagaimana yanhg dijanjikan pemrintah akan jatuh pada awal September depan. "Jadi pemerintah akan membantu yang mana, PT Pertamina atau masyarakat," kata dia, Kamis (27/8/2015).
Bahkan, Kardaya bilang, pihaknya telah menerima kajian bahwa harga solar yang dijual badan usaha swasta lebih rendah dibandingkan solar subsidi yang dipasarkan PT Pertamina. Sebagai contoh, harga solar subsidi PT Pertamina mencapai Rp 6.900 per liter, sedangkan harga solar non Pertamina mencapai Rp 6.400 per liter.
Begitu juga dengan premium yang seharusnya turun karena harga minyak impor di Singapura sudah turun jauh.
"Saya melihat pemerintah harus segera menurunkan harga BBM, karena penguatan dolar tak sebanding dengan penurunan harga minyak," jelas Kardaya.
Asal tahu saja, harga Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN Perubahan 2015 ditetapkan sebesar US$ 60 per barel. Sementara, berdasarkan WTI Crude Oil Bloomberg harga minyak dunia dibuka per 27 Agustus sebesar US$ 38,96 per barel.
Penulis: Muhammad Yazid