Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian BUMN meminta emiten pelat merah membeli kembali (buyback) sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Buybuck dilakukan dengan alasan sahamnya anjlok, sehingga jauh di bawah nilai fundamennya.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono menilai permintaan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk buyback itu seakan menyatakan BUMN bisa membeli sahamnya sendiri diharga murah dan menjualnya kembali diharga tinggi. Padahal hal itu menurutnya hanya mimpi.
"Senyatanya, dia berniat akan menghabiskan dana pensiun dan asuransi milik buruh, PNS dan TNI/ Polri yang ada di BUMN," kata Arief melalui pesan singkatnya, Jumat (4/9/2015).
Buyback saham BUMN diprediksi Arif, tidak akan pernah memberi sentimen positif kepada pelaku pasar modal dalam dan luar negeri. Apalagi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang diperkirakan terus anjlok.
Ditambah himbauan JP Morgan yang didasarkan pada analisa kuat untuk melepas saham dan obligasi di pasar modal serta ancaman kenaikan bunga FED membuat investor pasar modal Indonesia dari luar negeri mencari lahan investasi yang lebih subur.
"Mereka melakukan aksi nomanden dari Indonesia menuju Amerika Serikat atau akan menuju pasar modal China untuk memborong saham korporasi China yang lebih murah dan memiliki Price to Earning Ratio karena berpotensi naik lebih tinggi," tuturnya.
Belum lagi kepanikan investor asing maupun dalam negeri yang memprediksi nilai kurs Rupiah terus jatuh hingga kisaran Rp 16.000 per Dollar AS. Plus prediksi BI juga menjadi sentimen aksi jual saham di BEJ.
"BUMN yang mengunakan pinjaman jangka pendek mata uang Dollar AS juga akan menambah anjloknya rupiah. Seperti Pelindo II yang bisa terancam kesulitan membayar hutang karena turunnya pendapatan," tuturnya.
Belum lagi target keuntungan BUMN jeblok juga jadi acuan investor di pasar modal. Maka menurutnya, pengunaan dana pensiun dan asuransi untuk buyback saham BUMN harus ditolak dengan keras sebab akan cenderung merugikan keuangan BUMN dan Dana Pensiun Serta Asuransi BUMN
"Rencana itu, tidak akan pernah mulus seperti yang ada dikepala Menteri BUMN tersebut," tandasnya.