Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR diminta untuk mengundang pakar ekonomi dan bisnis yang mengerti cara kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dengan begitu, Pansus bisa mendapatkan masukan mengenai cara kerja BUMN, khususnya yang terjadi di PT Pelindo II.
"Saya rasa para pakar infrastruktur, yang terlibat dalam membangun ekonomi dan ahli di bidang BUMN harus diundang," kata Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali saat dihubungi, Kamis (22/10/2015).
Rhenald merasa selama ini Pansus hanya fokus pada bidang hukum sehingga tidak mendapat masukan mengenai kinerja Pelindo dan BUMN yang menurut dia sudah sangat baik. Terlebih lagi, yang diundang dalam forum pansus itu adalah serikat pekerja Jakarta Internasional Container Terminal, yang memiliki konflik kepentingan dengan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.
"Kalau isinya orang sakit hati semua ya susah," ujar Rhenald.
Rhenald sendiri menilai, banyaknya protes yang berdatangan ini, disebabkan karena BUMN dibawah kepemimpinan Rini Soemarno tengah melakukan perubahan yang radikal, termasuk diPelindo II sendiri. Perubahan tersebut menurut dia sangat positif untuk BUMN, namun banyak pihak tak mengerti proses ini dan mempermasalahkannya.
Misalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang banyak diprotes karena dibangun di tengah-tengah akses transportasi lain yang sudah memadai. Padahal banyak daerah lain yang banyak membutuhkan infrastruktur transportasi.
Namun Rhenald menilai, BUMN dituntut mempunyai keuntungan besar sehingga wajar jika bekerjasama dengan China membangun kereta cepat di daerah yang ramai penduduk seperti Jakarta-Bandung.
Adapun pembangunan infrastruktur transportasi di daerah lain yang masih sepi penduduk, lanjut dia, merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
"Tapi terjadi lah konflik di masyarakat karena BUMN masih disamakan dengan kementerian teknis," ucapnya.
Di Pelindo II sendiri, lanjut dia, sudah ada keberhasilan membangun dan menata Tanjung Priok. Upaya untuk membangun pelabuhan dengan ukuran yang lebih besar tanpa tambahan dana dari APBN pun sudah dilakukan. Nantinya, Pelindo II akan berkongsi dengan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, Jakpro untuk membangun pelabuhan raksasa, yang diberi nama Port of Jakarta. Rencananya, pelabuhan itu memiliki luas sekitar 2.500 hektar.
"Sebentar lagi akan jadi 3 pelabuhan besar di Tanjung Priok tanpa tambahan uang negara, lebih tertata, income puluhan kali lipat bagi negara, operator kelas dunia bersedia tender dan membayar mahal," ucapnya.
Rhenald mengaku dirinya bersedia apabila diundang oleh Pansus Pelindo II untuk menjelaskan kinerja BUMN yang modern ini.
"Saya bersedia kalau mereka mau dan mendengarkan penjelasan mengenai bisnis, bukan soal politik. Saya juga merekomendasikan mereka mengundang pakar hukum bisnis, yang memahami mengenai kerjasama internasional antar bangsa," ucap dia.