Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Gerakan Bangga Koperasi (Gerak) yang diinisiasi para pelaku Koperasi, di antaranya oleh Yayasan Rumah Peneleh bertujuan untuk menguatkan koperasi agar lebih melembaga dan dikenal masyarakat.
Karena, peran koperasi yang sangat penting tersebut, 'mati suri' oleh sistem perekonomian Indonesia yang sudah terperangkap dalam sistem neo-liberal, dan kapitalisme mutakhir.
"Sehingga koperasi sudah tidak bisa lagi dijadikan tumpuan kesejahteraan rakyat,h kata Aji Dedi Mulawarman, ketua Yayasan Rumah Peneleh dalam keterangannya kepada Tribun, Minggu (25/10/2015).
Pendiri Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini katakan, keberadaan koperasi merupakan amanat Konstitusi ini.
Bahkan sebagai gsoko guruh perekonomian nasional diperlukan untuk mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan, menggerakkan sektor riil, serta meningkatkan pemerataan pendapatan.
"Koperasi sebenarnya wajib dikembangkan bagi pelaku ekonomi utama dalam membangun fundamental ekonomi nasional yang kuat," ujar pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang ini.
Data Kementerian UKM dan Koperasi menyebutkan, saat ini terdaftar 209.000 jumlah koperasi, sementara pihak kementerian hanya menetapkan 147.000 yang diberikan nomor induk koperasi. Sisanya 62.000 itu sudah nonaktif dan tidak menenuhi syarat untuk menerima nomor induk.
Kondisi demikian, menurut Aji, Pemerintah harus melakukan langkah konkret untuk menggerakkan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan mengingat makin sulitnya koperasi berkembang di Tanah Air.
"Harus ada langkah nyata dari pemerintah untuk menggerakkan kembali peran koperasi sesuai UU dan keinginan pendiri bangsa dalam maklumat Pancasila," kata penulis buku Jang Oetama: Jejak Perjuangan HOS Tjokroaminoto ini.
Dalam konteks itu, Aji mengajak semua elemen bangsa untuk mengembalikan kedaulatan koperasi sebagai gsoko guruh perekonomian Indonesia. Kita, lanjut dia, harus melakukan hijrah dari ekonomi neo-liberal menuju ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial seperti diamanatkan dalam sila kelima Pancasila.
Aji menekankan pentingnya membangun koperasi, bukan korporat, bahkan lebih jauh koperasi multinasional bukannya korporat multinasional. Pasalnya, amandemen UUD 1945 No 33 telah menghilangkan koperasi.
Karena itu, para pemangku kepentingan sudah seharusnya tetap menjaga kebersamaan dan kerakyatan dalam berekonomi, bukannya memicu individualisme ekonomi transaksional.
"Saatnya Negara melakukan hijrah kebangkitan melalui gerakan bangga koperasi," katanya. ***