DPR Tidak Ingin Freeport Divestasi Saham Melalui IPO

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR mendesak agar PT Freeport Indonesia melakukan divestasi saham sebesar 51 persen jika ingin memperpanjang kontrak karya.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika.

"Divestasi Freeport harus sebesar 51 persen," tegas Kardaya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Kewajiban divestasi bagi pemegang kontrak karya (KK) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kardaya pun tidak setuju jika Freeport melakukan divestasi dengan cara melakukan initial public offering (IPO) atau penawaran saham perdana. Menurutnya, proses IPO tidak menjawab dalam melakukan divestasi.

"Kalau IPO di pasar modal maka orang bebas untuk membeli saham, termasuk orang asing bisa beli (saham). Kalau orang asing yang beli sahamnya maka divestasi tidak tercapai," tandasnya.