Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kinerja direksi PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) diminta untuk dievaluasi karena Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang diusulkan dinilai belum sebanding dengan peningkatan pelayanan.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, William Yani mengusulkan agar Badan Anggaran DKI tidak menyetujui PMP yang diusulkan PT TransJakarta sebesar Rp 1,4 Triliun pada anggaran 2016.
Meski baru menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan memerlukan suntikan modal, ujar Yani, kinerja direksi belum sebanding dengan peningkatan pelayanan.
Yani membandingkannya saat PT TransJakarta dikelola Badan Layanan Umum (BLU). Saat dikelola BLU unit bus TransJakarta bisa mencapai sekitar 800 unit.
"BUMD itu kan tidak perlu tunggu anggaran kalau mau meremajakan. Tapi kenapa sekarang tambah sedikit busnya, saya dengar cuma 400 yang beroperasi. Saya minta segera dievaluasi jajaran direksinya," ujar Yani saat dihubungi pada Senin (30/11/2015)
Selain meminta agar PMP PT Transportasi Jakarta tidak disetujui, Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) agar tidak mudah percaya dengan alasan BUMD-BUMD lainnya perihal pengajuan PMP. Dia meminta agar para BUMD mengirimkan hasil audit keuangan tiga tahun terakhir.
"Sejauh ini tidak ada transparansi kinerja BUMD. Jangan sampai jadi lahan pembajakan anggaran Pemerintah Daerah," imbuhnya.