Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menilai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) butuh sistem pelayanan satu pintu terpadu.
Hal itu untuk menengahi berbagai aturan yang terlalu banyak di wilayah industri tersebut.
"Pikiran saya yang penting terbangun mekanisme satu pintu. Dalam segi perdagangan dan industri tidak boleh ribet," ujar Ferry kepada Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Ferry juga mengusulkan adanya pengelolaan yang membawahi Pemerintah Kota dan BP Batam saat ini. Nantinya badan tersebut kata Ferry akan menengahi kedua konflik yang terjadi di wilayah industri dan perdagangan Batam.
"Semacam pengelolaan baru, entah badan. Supaya ada harmonisasi peran itu," ungkap Ferry.
Meski ada badan khusus yang menengahi wilayah BP Batam, Ferry menegaskan solusi permasalahan ada pada dua pengelola. Dalam hal ini pemerintah kota Batam dan BP Batam harus bisa berdamai terlebih dahulu sebelum sistem satu pintu bisa dibangun.
"Harus ada kesadaran bersama, pengelola Batam dua-duanya yang ada di Batam," kata Ferry.