Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masela yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat Maluku menyatakan dukungannya kepada skema terapung atau offshore.
Mereka menyatakan bahwa skema terapung memiliki dampak lingkungan dan sosial yang minim dibandingkan dengan skema onshore.
Menurut Juru Bicara Koalisi Masela Azis Tunny skema onshore akan menimbulkan rusaknya ekosistem alam sebesar 800 hektar yang sebanding dengan kehilangan kekayaan negara sebesar Rp 18 Triliun.
Selain itu, skema darat akan menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat akibat proses pembebasan lahan.
“Siapa yang bisa menjamin tidak ada konflik sosial dari pengembangan blok darat? Belum lagi nanti akan ada migrasi besar-besaran sejumlah 800,000
tenaga kerja,” ujar Azis dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews.com, Selasa(26/1/2016).
Poin lain yang ditambahkan Azis adalah potensi disintegrasi antara kabupaten Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat.
“Kalau pakai skema onshore, pasti akan muncul kecemburuan sosial antara dua kabupaten ini. Apabila ini terjadi, kami tidak ingin salah satu kabupaten ini terjadi konflik, bahkan memisahkan diri dari Indonesia.” kata Azis sembari menambahkan koalisi ini didirikan dengan maksud untuk mengingatkan pemerintah pusat maupun provinsi untuk mengedepankan sisi lingkungan dan sosial lebih dari pemasukan negara saja.
Koalisi ini lanjut Azis juga akan memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.
“Kami akan memberikan usulan kepada Pak Jokowi untuk menerapkan archipelagic and maritime framework, bukan continental concept. Tujuannya adalah untuk memberikan teladan pembangunan kemaritiman kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Maluku," ujarnya.
Sementara itu Budayawan Maluku Rudi Fofid berharap agar masyarakat Maluku menjadi tumpuan industri maritim Indonesia ke depannya.
“Apalagi dengan skema terapung, orang-orang Maluku ke depannya pasti akan jadi ahli di bidang maritim, terutama bidang migas laut dalam,” ucap
Rudi.
Senada dengan Rudi, salah satu tokoh pemuda Maluku Fagi Karim Fakaubun menjelaskan bahwa perusahaan daerah ke depannya dapat berpartisipasi dalam blok Masela.
Menurut Fagi, saat ini Maluku memiliki perusahaan dock dan perkapalan di Wayame yang memiliki potensi untuk berkembang.
Apabila skema offshore diterapkan, ke depannya dok di Wayame dapat menjadi fasilitas pendukung bagi skema terapung.
Implikasinya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku akan meningkat ke depannya, seiring dengan meningkatnya aktivitas di Wayame.
“Semoga kita dapat mengangkat wibawa Maluku ke depannya bersama-sama, terutama mengangkat Maluku dari ketertinggalan dengan provinsi di
sekitarnya,” jelas Fagi.
Sebelumnya, Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch menyebut konsep FLNG juga memiliki dampak mulitiplier, tidak hanya di level lokal, namun juga mampu meningkatkan pembangunan kapasitas nasional dengan lebih cepat, termasuk di sektor maritim.
Namun,pemerintah harus meminta kepastian dari Inpex dan Shell sebagai kontraktor agar mereka mau berkomitmen membangun galangan kapal serta berinvestasi di industri lain agar bisa menghasilkan multiplier effect ke masyarakat.
“Jika komitmen ini bisa mereka (kontraktor) kerjakan makanya pilihan FLNG adalah yang paling baik. Masyarakat akan merasakan dampaknya lebih lama lagi jika dibandingkan dengan onshore yang mana hanya bisa memperkerjakan banyak orang pada saat proyek itu berjalan” jelas Mamit.