Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan para petani bakal lebih mudah untuk mendapatkan pupuk. Pasalnya sejumlah aturan yang dulu menghambat proses distribusi pupuk sudah dipangkas.

“Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagaimana keterangan pers dikutip, Selasa (24/12/2024).

Zulhas mengatakan, nantinya proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementerian Pertanian yang kemudian berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia.

“Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” jelasnya.

Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini menegaskan distribusi pupuk tidak boleh telat. Menurutnya, pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.

“Selum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” tegas Zulhas.

Baca juga: Pemerintah Tak Perlu Terapkan PPN 12 Persen, Bisa Pakai Cara Ini Genjot Penerimaan Negara

Mantan Menteri Perdagangan ini memastikan dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat kalau distribusi pupuk mengalami keterlambatan.

“Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” perintahnya.

Zulhas mengatakan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.

Tak hanya itu, Zulhas turut memerintahkan agar gabah-gabah yang dihasilkan oleh para pentani saat panen raya harus diserap. Sehingga kesejahteraan petani bisa ditingkatkan.

“Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah,  bupati atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” tutur Zulhas.

Baca juga: Soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Menko AHY: Masih Dihitung, Dipelajari Lebih Dalam Lagi

Dia menambahkan, pihaknya juga sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap. Formula itu nantinya bakal disampaikan oleh dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Harga kami sudah rundingkan Rp 6.500 - Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” tutup Zulhas.