Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sebanyak 32 perusahaan penggemukan sapi ditetapkan telah bersengkokol untuk mempengaruhi harga pasokan (kartel) daging sapi di Jabaodetabek oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Majelis komisi yang diketuai Chandra Setiawan dalam sidang putusan, Jumat (22/4) menyatakan, ke-32 perusahaan telah melanggar pasal 11 dan pasal 19 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
"Putusan tersebut berdasar fakta yang telah kami himpun baik dari data investigator, jawaban para terlapor, keterangan saksi," ungkap dia saat persidangan.
Pasal 11 UU tersebut menjelaskan, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya untuk mempengaruhi harga.
Baik dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 19 huruf c menyebutkan, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Baik lewat strategi membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.
Dalam proses pemeriksaan oleh KPPU ditemukan fakta-fakta tentang kesepakatan yang dilakukan dengan difasilitasi Apfindo dengan melalui rangkaian pertemuan.
"Yang pada akhirnya, menunjukkan kesamaan tindakan yang dilakukan oleh para terlapor," ungkap Chandra.
Hal itu direfleksikan dengan adanya rescheduling sales gang dikatergorikan sebagai penahanan pasokan sapi impor di Jabodetabek serta pengaturan pemasaran yang berdampak pada kenaikan harga yang tidak wajar yang merugikan kepentingan umum.
Majelis komisi berpendapat, tindakan penahanan pasokan dilakukan para terlapor secara seragam dengan cara tidak merealisasikan jumlah kuota impor sapi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Menanggapi hal itu Ketua KPPU Syarkawi Rauf menghormati putusan majelis komisi.
"Dengan adanya putusan ini semoga rencana pemerintah untuk swasembada sapi bisa terealisasi," ungkap dia.
Ia juga berharap dengan adanya denda yang dikenakan dalam perkara ini dapat membuat jera para pelaku agar tak melakukan kartel.
Dalam perkara ini, selain ditetapkan kartel, majelis komisi juga mengenakan denda terhadap para terlapor.
"Denda paling besar dikenakan pada PT Tanjung Unggul Mandiri karena ia merupakan perusahaan dengan porsi impor paling besar yakni 12,2% dari total kuota," ungkapnya.
Untuk menjatuhkan denda ini KPPU menghitungnya sejak periode kartel dengan persentase 30 persen dari keuntungan yang tak wajar lantaran kartel.
Denda KPPU kepada Perusahaan Terlibat Kartel:
PT Andini Karya Makmur Rp 1,94 miliar
PT Andini Persada Sejahtera Rp 1,22 miliar
PT Agro Giri Perkasa Rp 4,05 miliar
PT Agrisatwa Jaya Kencana Rp 6,46 miliar
PT Andini Agri Loka Rp 1,47 miliar
PT Austasia Stockfeed Rp 8,82 miliar
PT Bina Mentari Tunggal Rp 2,85 miliar
PT Citra Agro Buana Rp 3,83 miliar
PT Elders Indonesia Rp 2,13 miliar
PT Fortuna Megah Perkasa Rp 856,80 juta
PT Great Giant Livestock Rp 9,33 miliar
PT Lembu Jantan Perkasa Rp 3,36 miliar
PT Legok Makmur Lestari Rp 3,94 miliar
PT Lemang Mesuji Lestary Rp 651,54 juta
PT Pasir atengah Rp 4,78 miliar
PT Rumpinary Agro Industry Rp 3,310 miliar
PT Santosa Agrindo Rp 5,45 miliar
PT Sadajiwa Niaga Indonesia Rp 1,86 miliar
PT Septia Anugerah Rp 1,14 miliar
PT Tanjung Unggul Mandiri Rp 21,39 miliar
PT Widodo Makmur Perkasa Rp 5,86 miliar
PT Kariyana Gita Utama Rp 1,40 miliar
PT Sukses Ganda Lestari Rp 505,82 juta
PT Nusantara Tropical Farm Rp 3,88 miliar
PT Karya Anugerah Rumpin Rp 194,90 juta
PT Sumber Cipta Kencana Rp 71,41 juta
PT Brahman Perkasa Sentosa Rp 803,68 juta
PT Catur Mitra Taruma Rp 1,38 miliar
PT Kadila Lestari Jaya Rp 2,05 miliar
CV Mitra Agro Sangkuriang Rp 852,15 juta
CV Mitra Agri Sampurna Rp 967,62 juta
PT Karunia Alam Sentosa Rp 441,11 juta
Reporter: Sinar Putri S Utami l Kontan