Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR berencana membuat rekomendasi agar Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir diganti.
Alasannya, Sofyan dinilai tidak bisa hadir dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson siagian mengatakan, dalam Raker membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanjaan Negara (RAPBN-P) 2016 terkait Subsidi Listrik, PLN merupakan pihak yang krusial untuk menjelaskan masalah tersebut.
"Dimana kita ketahui ada pembengkakkan Subsidi Listrik di RAPBN-P 2016 ini. Makanya PLN harus hadir," kata Ramson geram di Gedung DPR, Rabu (8/6).
Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fadel Muhammad menambahkan, Komisi VII akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar Sofyan Basir digantikan.
"Menteri saja menghubungi sulit, apalagi kami yang hanya DPR. Nanti kami akan rekomendasikan segera diganti," tandasnya.
Sementara Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan bahwa sudah menghubungi Sofyan Basir jauh-jauh hari. "Tapi telepon saya jarang diangkat," tandasnya. (Pratama Guitarra)