Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Ekonomi di era Presiden Gus Dur, Kwik Kian Gie, selama inidikenal kritis terhadap kebijakan Pemerintah.
Saat Megawati menjadi Presiden RI menggantikan Gus Dur, Pak Kwik, begitu dia biasa disapa jurnalis, tetap dengan pemikirannya yang kritis.
Setelahnya, Kwik seolah 'menghilang.' Tak terdengar pernyataan kritisnya tentang ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
Tiba-tiba, Kwik hadir di acara diskusi kebangsaan yang berlangsung di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2016).
Di diskusi yang berlangsung hangat ini Kwik kembali melontarkan kritiknya tentang rakyat Indonesia yang belum memahami sepenuhnya konsep ekonomi kerakyatan di tengah terjangan sistem ekonomi liberal yang melanda di Indonesia.
Kwik Kian Gie melihat karena kelurangpahaman tersebut membuat ekonomi masyarakat Indonesia saat ini dilibas oleh kapitalisme yang datang dari luar negeri maupun dari taipan penguasa modal dari dalam negeri.
Ia mengatakan bahwa fenomena ini sudah terjadi jauh sejak tahun 1967 ketika Indonesia menjadi bagian dari konferensi di Jenewa, Swiss yang memprakarsai terbentuknya Inter Governmental Group for Indonesia (IGGI) atau perkumpulan negara-negara maju yang mau memberi hutang kepada Indonesia.
"Timbal baliknya adalah ekonomi Indonesia dibuka selebar-lebarnya untuk modal asing termasuk membuka diri bagi kapitalis dunia," ujar Kwik Kian Gie saat ditemui usai diskusi kebangsaan di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2016).
Ia juga mengeluhkan pembuatan kebijakan yang tidak efisien seiring pergantian presiden yang tidak boleh melebihi 10 tahun.
"Baiknya ada GBHN lagi untuk mewadahi program jangka panjang. Kalau hanya setiap lima sampai 10 tahun ganti itu akan membingungkan rakyat karena setiap presiden menginginkan program yang otentik dari dirinya sendiri," ujarnya.
Sebagai solusi Kwik Kian Gie mengusulkan pembentukan wakil rakyat yang terdiri dari tokoh yang paham akan kondisi daerah setempat serta memiliki kepercayaan dari masyarakat.
"Kita namakan itu sebagai Kongres Rakyat yang tidak terpengaruh politik uang supaya penguasa bisa mengerti aspirasi rakyat yang sebenarnya," kata Pak Kwik.