Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro berharap pemerintah ke depan tidak lagi asal menunjuk menteri tanpa ditelusuri data-data pribadinya, seperti halnya persoalan Arcandra Tahar.
"Langkah presiden yang cepat untuk mencopot Arcandra patut diapresiasi dan ini harus menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah ke depannya dalam memilih menteri," ujar Komaidi di Jakarta, Sabtu (20/8/2016).
Arcandra menjadi Menteri ESDM hanya 20 hari, setelah Presiden Joko Widodo memberhentikannya secara terhormat karena tersandung status dwikewarganegaraan.
Menurut Komaidi, menjadi menteri tidak hanya mengandalkan keahlian saja, tetapi orang tersebut harus juga memiliki integritas dan jiwa kepemimpinan, terlebih kondisi industri migas di Indonesia sedang mengalami penurunan.
"Jadi butuh sosok yang punya kepemimpinan dan integritas utamannya, karena kalau keahlian bisa di-support, kalau integritas tidak tergantikan," ucapnya.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radhi menambahkan, Presiden Joko Widodo dalam memilih menteri pengganti Arcandra diharapkan bukan berasal dari partai politik, guna menghindari kerugian negara dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam.
"Kalau orang partai dikhawatirkan ini menjadi sasaran korupsi bagi partai tadi, jadi saya tegaskan untuk posisi Menteri ESDM bukan dari orang partai," kata Fahmi di tempat yang sama.