Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diharapkan bisa mengeluarkan solusi yang adil dan tak memihak terkait revisi perhitungan biaya interkoneksi yang akan dijalankan oleh operator.
“Kami hanya ingin mengingatkan di industri telekomunikasi itu tak ada kompetisi tanpa interkoneksi. Jika penetapannya belum menjadi kesepakatan semua pihak, tugas regulator untuk mencari persamaan dari perbedaan yang ada,” kata Founder IndoTelko Forum, Doni Ismanto Darwin kala menyerahkan buku “Meruwat Interkoneksi” kepada Menkominfo Rudiantara disela-sela Turnamen Futsal memperebutkan Piala Bergilir Menkominfo ke-9 di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dikatakannya, hal yang biasa setiap perhitungan biaya interkoneksi dilakukan setiap dua tahun oleh regulator dan ketika proses perhitungan dimulai, biasanya suasana industri mulai memanas.
“Suasana memanas itu hal biasa. Tetapi selama saya ikuti sejak 2008, baru kali ini mencapai titik didih paling tinggi. Ini ujian berat bagi seorang Rudiantara yang pernah juga berada di posisi eksekutif operator. Beliau harus bisa membuktikan tak ada cinta, tak ada benci. Kita harus pikirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Rudiantara dalam sambutannya ketika membuka Turnamen Futsal tersebut menyatakan syarat pertandingan yang sehat adalah ekosistem yang mendukung.
“Butuh tim yang bagus, penonton dan media, serta wasit yang adil dan memihak. Kalau tidak pertandingan tak menarik,” katanya.
Ditambahkannya, jika di pertandingan sepak bola semua elemen menjunjung sportivitas dengan tujuan meraih kemenangan. Maka di industri yang dicari adalah kebersamaan.
“Kita maunya menang atau kalah bersama. Bermodal kebersamaan kita buat industri menjadi lebih sehat dan terbuka. Kalau ada isu, mari kita bicarakan, nanti wasit yang menetapkan hasilnya,” tutupnya.
Sekadar diketahui, industri telekomunikasi tengah menunggu keputusan strategis yang akan diambil Rudiantara terkait penetapan biaya interkoneksi pasca keluarnya Surat edaran dengan nomor 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 yang ditandatangani Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Geryantika Kurnia tentang biaya interkoneksi.
Keputusan akan diambil usai Rudiantara mengumpulkan semua petinggi operator pada Senin (29/8) dan berikutnya melakukan Rapat Kerja dengan Komisi I DPR pada minggu ini.