Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dulu banyak pertanyaan muncul mengapa Sri Mulyani Indrawati dipilih oleh tiga presiden sebagai Menteri Keuangan RI.
Di era Presiden SBY, Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan dari 2005 hingga 2010, era Presiden Jokowi, dia menjabat Menteri Keuangan selama dua periode berturut-turut yaitu 2014–2019 dan 2019–2024, dan era Presiden Prabowo, lagi-lagi Sri Mulyani kembali dipercaya menjadi menteri keuangan.
Namun Sri Mulyani tidak menjabat lama di Era Prabowo karena dia mengundurkan di pada September 2025 lalu.
"Tidak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kekhilafan...," demikian Sri Mulyani dalam sambutannya pada Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Jabatan Menteri Keuangan RI kemudian diserahkan kepada Purbaya Yudhi Sadewa yang menjabat hingga saat ini.
Pengunduran diri Sri Mulyani diungkit
Kemarin, Bloomberg salah satu perusahaan penyedia data keuangan, analitik, dan media ekonomi global terkemuka yang bermarkas di New York City, Amerika Serikat, menurunkan ulasan mengenai jatuhnya indeks saham dan nilai tukar rupiah.
Bagi banyak investor, menurut media itu, pengunduran diri Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tahun lalu menjadi titik balik.
Ia dikenal sebagai penjamin disiplin fiskal yang meyakinkan pasar bahwa Indonesia akan mempertahankan pengelolaan anggaran konservatif, yang sebelumnya membantu mendapatkan peringkat kredit investasi dan menarik modal asing jangka panjang.
Kini, investor mulai meragukan komitmen tersebut.
“Ketidakpastian politik domestik adalah risiko tipikal di pasar berkembang dan investor global cenderung menunggu sampai ada prediktabilitas kembali,” kata Yuxuan Tang, kepala strategi suku bunga dan valuta asing Asia di JPMorgan Private Bank, Hong Kong.
Rupiah menjadi ekspresi paling jelas dari kekhawatiran pasar, jatuh sekitar 14 persen sejak Prabowo menjabat dan menjadi mata uang terlemah di Asia tahun ini.
Konflik Timur Tengah dan harga energi yang tinggi memperburuk posisi eksternal Indonesia, mengingat negara ini masih menjadi pengimpor minyak bersih.
Rupiah menembus level Rp 18.000 per dolar minggu ini.
Pasar memperkirakan kemungkinan penurunan lebih lanjut 45 persen menuju Rp 19.000 per Desember dan 28 persen hingga Rp 20.000 dalam setahun.
Tekanan juga meluas ke pasar obligasi. Investor asing telah mengurangi kepemilikan obligasi pemerintah Indonesia sebesar Rp86 triliun (US$ 4,8 miliar), sekitar 9%, sejak Agustus lalu.