Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Energi Fabby Tumiwa menilai Presiden Joko Widodo telah melanggar UU Kementerian Negara karena mengangkat Arcandra Tahar jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Walaupun tidak mengetahui Arcandra masih memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, namun hal itu kata Fabby tidak bisa dijadikan alasan.
"Karena menggunakan hak prerogatif ugalan-ugalan, yang terjadi presiden melanggar UU Kementerian Negara," ujar Fabby di diskusi Energi Kita, Jakarta, Minggu (4/9/2016).
Fabby juga menyebut Arcandra Tahar juga melanggar UU Keimigrasian dan UU Kewarganegaraan. Karena Fabby menilai Arcandra telah berbohong kepada publik mengenai status warga negaranya selama 20 hari saat menjabat jadi Menteri ESDM.
"Pak Arcandra melanggar UU Keimigrasian dan UU Kewarganegaraan," kata Fabby.
Fabby pun heran dengan pihak keamanan dan penegak hukum melihat anomali Arcandra. Pasalnya tidak ada pejabat satu pun yang menindak pelanggaran tersebut sampai sekarang.
"Ada orang melanggar UU kok tidak diapa-apain," ungkap Fabby.
Fabby menambahkan, pejabat negara seharusnya menindak Arcandra walaupun dia melakukan secara tidak sengaja.
"Kita mau dibilang negara apa, terlepas dia sengaja atau tidak. Faktanya dia melanggar UU kewarganegaraan dan keimigrasian," tegas Fabby.