Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Di awal menjabatnya, duet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) menjanjikan akan melibas mafia migas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Juga, janji mengevaluasi kontrak Freeport, revisi UU Migas, membangun proyek kelistrikan 35.000 MW, pembangunan kilang minyak baru dan peningkatan angka lifting produksi minyak serta pembangunan smelter.
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean, melihat pemberantasan mafia migas yang dilakukan rezim Jokowi-JK cuma setengah hati.
Dia mengibaratkan seperti sebuah rombongan yang menetapkan tujuan perjalanan ke utara tapi menempuh jalannya ke jalur selatan.
Akhirnya yang terjadi, perjalanan tidak pernah sampai. Tujuan tidak pernah tercapai karena salah jalan.
"Tujuan mulia tapi ditempuh dengan solusi yang salah dan tidak tepat yang pada akhirnya hanya menyisakan retorika pemberantasan mafia," jelasnya kepada Tribunnews.com, Kamis (20/10/2016).
Petral yang diduga jadi sarang mafia sudah diaudit dan hasilnya menyimpulkan adanya intervensi dari kelompok usaha tertentu yang mengakibatkan terbentuknya kartel dan memperkaya kelompok usaha tersebut dan mungkin orang dalam Petral.
Namun hingga kini, tegas dia, pembubaran Petral tidak jelas dan tindak lanjut hukum atas hasil audit Petral tidak ada.
"Inilah retorika pemberantasan mafia migas," ujarnya.
Hingga menurutnya, tokoh sentral yang diduga sebagai mafia migas justru muncul dalam skandal Papa Minta Saham yang juga kemudian berakhir sebagai lelucon belaka tanpa tindakan hukum. Meski Presiden Jokowi terlihat marah karena namanya disebut sebut dalam skandal tersebut.
Dan evaluasi atas kontrak PT Freeport Indonesia pun imbuhnya, kini tidak jelas dan mengambang.
Sementara Freeport terus bebas menabraki UU Minerba atas persetujuan pemerintah dan terakhir Archandra Tahar memberikan rekomendasi ekspor konsentrat kepada Freeport sebesar 1,4 Juta MT.
Pelecehan luar biasa terhadap UU Minerba yang juga dibiarkan oleh DPR tanpa reaksi.
Pembangunan smelter yang diwajibkan oleh UU Minerba No. 4 Tahun 2009 bahkan akan ditabrak dengan PP.
"Pembangunan smelter tidak pernah dimaksimalkan oleh pemerintah ini selama 2 tahun bahkan Smelter Freeport yang katanya akan dibangun di Gresik tidak pernah terwujud bahkan hanya mengelabui negara ini," jelasnya.
Tapi pemerintahan Jokowi membiarkan itu terjadi tanpa tindakan tegas kepada Freeport.