Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengembangan wilayah kerja produksi panas bumi sulit dilaksanakan, karena seringkali mendapat penolakan masyarakat.
Pengamat energi Marwan Batubara menilai pemerintah daerah punya tanggung jawab penting mengembangkan WKP. Saat ini wilayah panas bumi sudah menjadi objek vital nasional.
"Peran Pemda ini jadi sangat penting karena ada objek vital nasional," ujar Marwan dalam diskusi Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (13/11/2016).
Hal yang harus dilakukan saat ini memberikan izin amdal kepada WKP. Tanpa izin tersebut, masyarakat punya alasan menolak pengembangan banas bumi untuk pembangkit listrik.
"Saya yakin masih ada masyarakat yang berani menolak, masalah lingkungan terus ada," ungkap Marwan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM harus mempunyai peta rencana jangka panjang khusus pengembangan panas bumi.
Jika tidak sektor kelistrikan sulit mendapatkan bahan baku selain dari batubara dan minyak. "Jadi status prioritas ini perlu dilakukan," Marwan menambahkan.