Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan pemerintah meminta masyarakat untuk mengabaikan isu penarikan uang besar- besaran atau rush money pada 25 November 2016.
Pemerintah berharap masyarakat tetap tenang karena fundamental perekonomian nasional sangat bagus.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memastikan, penarikan uang secara massal tidak mendasar lantaran sistem keuangan dan perbankan Indonesia dalam kondisi sehat.
"Sistem keuangan, sitem perbankan sehat, jadi tidak ada dasar untuk ada kegiatan yang disebut rush," ujar Agus usai peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Istana Negara Jakarta, Jumat (18/11/2016).
Menurutnya, kondisi stabilitas ekonomi Indonesia juga terjaga dengan baik.
Ia lalu memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas 5 persen.
Padahal, negara lain justru berada di bawah lima persen.
Bukan hanya itu, inflasi pun berada pada kisaran tiga persen, dengan transaksi berjalan dan neraca pembayaran yang juga berjalan baik.
Setali tiga uang, Menko Perekonomian Darmin Nasution pun meminta masyarakat tetap tenang karena kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan baik.
"Jangan terlalu sensitif terhadap isu macam-macam. Enggak ada alasan untuk terjadi rush. Kalau ada yang hembuskan itu dalam situasi seperti ini normal saja," kata Darmin.
Ia menegaskan, pemerintah beserta otoritas lainnya menjaga ekonomi dari berbagai faktor. Ia pun mengajak masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi di Tanah Air.
"Yang paling penting dari kita jaga ekonomi. Kalau kita jaga dengan baik, kalau ada goncangan, kita enggak bilang enggak mungkin ada goncangan, tapi dalam goncangan kalau kita jaga baik, ekonomi kita bisa bertahan," paparnya seraya mengemukakan, Indonesia sempat mengalami
Darmin mengatakan, dari sisi ekonomi, Indonesia saat ini cukup stabil.
Selidiki Penyebar
Ketua DPR Ade Komarudin meminta aparat kepolisian menyelidiki asal-usul penyebar gerakan penarikan uang secara besar-besaran atau money rush pada 25 November mendatang.
Ade menilai, isu tersebut mampu mengancam stabilitas ekonomi Indonesia
"Kita harus meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki siapa yang melakukan itu," ujar Ade.
"Karena itu adalah tindakan tidak terpuji dan tindakan yang bisa membuat negara ini menjadi tidak baik karena ulah satu orang itu," tambah dia.
Politisi Partai Golkar itu menyebut, penyebaran isu money rush termasuk ke dalam sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaku perlu diusut, untuk meminimalisir dampak yang terjadi.
"Itu membahayakan. Saya minta benar aparat kepolisian untuk menyelidiki dan cepat ditemukan siapa pelaku tindakan itu. Karena itu kriminal, tindakan tidak terpuji, tindakan tidak baik," ucapnya.
Gerakan money rush berkembang bersamaan dengan rencana aksi demonstrasi kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Indonesia pernah mengalami rush pada 1997. Saat itu banyak bank di Indonesia terpaksa ditutup setelah dinyatakan bangkrut akibat kepanikan masyarakat.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut, ajakan untuk mengambil uang di bank sebagai gerakan provokatif.
Ia berencana menangkap penyebar gerakan penarikan uang di bank secara besar-besaran tersebut.
"Kami dari kepolisian akan melacaknya dan akan melakukan penangkapan. Saya sudah memerintahkan Bareskrim (Badan Reserse Kriminal), Polda Metro, semua jaringan kelompok siber, dan investigasi untuk melakukan pelacakan," kata Tito.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, ajakan menarik uang dari bank secara besar-besaran bakal merusak perbankan dan kepentingan masyarakat.
"Kalau merusak, pasti yang akan terkena dan menderita dulu adalah masyarakat paling kecil dan masyarakat miskin. Oleh karena itu hati-hati dalam melakukan tindakan yang bisa saja melukai dan memengaruhi kepentingan masyarakat sendiri," kata Sri Mulyani.
"Kalau merusak dan terutama merusak kepentingan masyarakat miskin, tentu sangat bertentangan erat dengan yang mereka mau tuju kan?" tambah dia.( tribunnews/nicolas manafe/kontan)