Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) sedang melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) ke V.
Salah satu calon ketua umum, Ketua DPD Apersi Banten Vidi Sufiadi sudah mempunyai program khusus untuk mengembangkan sektor properti.
Pria yang akrab dipanggil Kang Vidi ingin menyasar pasar bagi rumah PNS yang punya potensi 972 ribu pegawai dan tersebar di seluruh provinsi di 540 kota/kabupaten.
Dari jumlah ini analisis Vidi menyimpulkan 70 persen PNS tersebut belum memiliki rumah yang layak atau rumah pribadi.
“Potensi ini sangat besar, PNS tingkatannya sampai ke kelurahan sehingga kita Apersi sebenarnya tak perlu pusing lagi untuk mencari pasar, jelas dan ada disekitar kita,” tegas Vidi, Kamis (15/12/2016).
Namun sayangnya menurut Vidi, PNS ini terkendala oleh kebutuhan lain sehingga tak ada dana lebih untuk mencicil. Hal ini menurut Vidi tidak dapat diakomodasi oleh perbankan untuk mendapatkan KPR.
"Kita sudah paham perbankan saat ini sangat ketat untuk menyalurkan kredit dan selektif hanya bagi mereka yang jumlah pemasukan dan pengeluarannya sesuai aturan yang ada di bank sentral," ungkap Vidi.
Menurut Vidi, sebenarnya pasar PNS ini memiliki kemampuan untuk mencicil di tengah kebutuhannya memenuhi kebutuhan ekonomi yang lain. Begitu pun dengan potensi pasar lainnya yang menurut Vidi juga bisa dimaksimalkan yakni para pekerja informal.
Dari pengalamannya, Vidi percaya PNS mampu membayar cicilan jika disiplin. Namun Vidi menyayangkan akses PNS tak ada untuk mendapatkan kredit.
"PNS tetap warga negara yang hak-haknya juga harus dimudahkan yakni memiliki hunian yang layak dengan cara mudah sesuai kemampuan mereka," ungkap Vidi.