Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, menegaskan dukungan pihaknya terhadap konsep tata kelola baru sumber ekonomi dan energi di Indonesia dalam kerangka Indonesia Raya Incorporated (IRI).
Baca: IRI, Konsep Tata Kelola Sumber Ekonomi yang Mengawinkan BUMN dan BUMD
Berbicara sebagai keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Indonesia Raya Incorporated, Energi sebagai Alat Strategis Pemersatu Bangsa" di Batam, Kiki mengungkapkan, IRI merupakan terobosan atas perwujudan nilai dalam sila kelima Pancasila yang menggaungkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat secara merata di wilayah Indonesia.
Terlebih, kata Kiki, di hadapan 14 profesor dan doktor dari 14 universitas, Indonesia kini berhadapan dengan kepungan dua kekuatan besar negara adidaya, Amerika Serikat dan Cina.
"IRI saya yakin mampu menjadi sebuah breakthrough untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, saat ini Indonesia dihadapkan pada ancaman asing yang masuk secara soft power," kata Kiki Syahnakri, Senin (23/1/2017).
Kiki menjelaskan, penetrasi hegomoni dua kekuatan dunia itu masuk secara halus melalui instrumen sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
"Kalau dulu, penguasaan sebuah negara menggunakan hard power, kekuatan militer. kini mereka masuk dengan kulo nuwun, cara halus," katanya.
Kiki juga menyiratkan, perang tanpa wujud (proxy war) itu bertujuan agar Indonesia terus berada dalam instabilitas.
Baca: Perumusan Konsep IRI Kian Intensif, Pimpinan PPAD Paparkan Ide Bersama Puluhan Akademisi
Ia meyakini ada desain besar atas terjadinya konflik horizontal yang terjadi belakangan dalam masyarakat. Ia khawatir, situasi ini akan berujung pada perpecahan dan disintegritas jika dibiarkan.
"Ada indikasi by design yang bertujuan agar Indonesia tak menjadi besar dan terus tidak stabil. Situasi seperti ini jadi ancaman nyata yang ditandai melunturnya nilai Pancasila serta menipisnya toleransi," papar Kiki.
Tujuan akhir dari proxy war tersebut, lanjut Kiki, adalah penguasaan sumber daya dan energi yang ada di Indonesia. Satu di antara cara yang digunakan adalah melalui jalur politik.
"Konon katanya, sudah ada lebih dari 100 UU yang lahir sebagai turunan dari amendemen UUD 1945 yang terpengaruh kepentingan asing," tuturnya.
Tapi Kiki mengisyaratkan sebuah optimisme, serangan asing tersebut bisa ditangkal apabila kemakmuran terjadi secara merata di Indonesia.
IRI, yang diinisiasi Gerakan Ekayastra Unmada-Semangat Satu Bangsa (dari wartawan, oleh wartawan, untuk Indonesia), kata dia, bisa jadi konsep dasar bagaimana sumber ekonomi dan energi dapat tersalurkan secara merata dalam skema wawasan nusantara.
Jika kemakmuran terjadi secara merata, maka tiap wilayah di Indonesia akan terikat bukan hanya kesatuan teritorial, tetapi juga sosial, politik, ekonomi, dan budaya.