Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jika pemerintah berani mengakhiri kerjasama dengan Freeport, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yakin tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua mampu dikelola oleh swasta.
Nantinya pihak swasta tidak akan berjalan sendiri, tentu ada kerjasama dengan BUMN maupun BUMD.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani memperkirakan akan ada banyak tender yang akan bergabung jika PTFI bisa dikelola pihak swasta.
"Saya rasa bila dibuka tender, swasta masuk dan bisa melakukan konsorsium dengan BUMN atau BUMD," papar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani di Kantor Apindo , Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2017).
"Kalau ditenderkan minatnya pasti banyak," ungkap Hariyadi Sukamdani.
Hariyadi Sukamdani menambahkan jika dalam kerjasama itu pemerintah memberikan insentif dipastikan banyak investor yang akan bergabung.
Insentif yang diharapkan meliputi kemudahan yang diinginkan antara lain kelonggaran waktu untuk membangun smelter serta hal-hal yang mempermudah pemgusaha dalam pengoperasian tambang.
"Kalau insentif tergantung negosiasi dengan pemerintah. Para pelaku usaha pertambangan mungkin minta jangka waktu lebih panjang proses bangun smelter, lalu toleransi karena bekas lahan Freeport mahal karena tambang bawah tanah," ucap Hariyadi Sukamdani.
"Jadi, mungkin ada negosiasi di sana buat operasional mereka jadi feasible," pungkas Hariyadi Sukamdani.