Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko menyatakan, meski sepakat mengenai perubahan status dari kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK), PT Freeport Indonesia belum menyetujui divestasi 51 persen sahamnya ke Pemerintah RI.
"Terkait perundingan mengenai divestasi saham sebesar 51 persen, saat ini belum
ada pembahasan antara Pemerintah dan PT FI," ujar Sujatmiko kepada Tribunnews.com, Minggu (2/4/2017).
Seolah mengoreksi, Sujatmiko menegaskan Menteri ESDM Ignasius Jonan tidak pernah menyebut PT FI telah setuju melepas 51 persen sahamnya kepada Pemerintah RI.
"Kementerian ESDM saat ini terus melakukan perundingan dengan PT FI," kata Sujatmiko.
Sujatmiko menambahkan, selain menerima perubahan ke IUPK, PTFI juga meminta tambahan waktu enam bulan ke depan terkait pembahasan kepastian investasi dan jaminan fiskal serta divestasi saham.
"Pemerintah berkomitmen agar investasi di bisnis pertambangan mineral tetap terjaga dan di saat yang bersamaan, peningkatan nilai tambah mineral serta pengelolaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara," kata Sujatmiko.