Baca tanpa iklan
"Jadi ini kan berbahaya bagi ekonomi dan keamanan kita juga," terangnya.
Atas putusan ini Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Noor Marzuki mengaku akan mempelajari lebih dahulu tentang putusan MA ini.
"Pada dasarnya kami mendukung adanya keterbukaan informasi itu. Namun, harus dilihat lebih dulu kepentingannya, untuk apa informasi tersebut," ungkapnya.
Noor menjelaskan jika tidak ada kepentingan apapun, sebaiknya informasi penting seperti data HGU yang notabene aset perusahaan tidak dibeberkan sembarangan.
Dia mengaku khawatir ada oknum tertentu yang menyalahgunakan informasi tersebut.
"Kami juga punya tanggung jawab untuk menjaga stabilitas investasi di Indonesia. Dimana-mana investasi punya ranah privasi, apalagi soal aset," terang Noor.
Peneliti Center for International Forestry Research (Cifor) Herry Purnomo menjelaskan, adanya kewajiban pemerintah untuk membuka daftar HGU justru akan memperbaiki sistem bisnis sawit di Indonesia.
"Sawit ini bermata dua. Di satu sisi jika dikelola memberi keuntungan bagi banyak orang, namun jika salah dikelola akan memiliki dampak negatif," ujarnya.
Reporter: Elisabeth Adventa, Noverius Laoli