News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Sri Mulyani Minta Pengusaha Bayar Pajak dan Buktikan Industri Sawit Ramah Lingkungan

Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Y Gustaman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan di sela-sela meninjau pelayanan hari terakhir program pengampunan pajak atau tax amnesty di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jumat (31/3/2017) malam.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta anggapan global soal industri sawit tidak ramah lingkungan harus segera diselesaikan.

Indonesia juga harus segera menjawab pernyataan parlemen Uni Eropa yang menganggap industri sawit Indonesia tidak berkelanjutan.

"Ini pekerjaan rumah luar biasa penting. Saya berharap industri kelapa sawit bisa membuktikan dari anggapan kegiatan penanaman ini menciptakan gangguan lingkungan," ucap Sri di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

"Kita semua tahu parlemen Eropa pada tahun ini melakukan resolusi untuk menerapkan rantai pasokan berkelanjutan 100 persen," sambung Sri.

Menteri Sri menegaskan agar Indonesia yang memiliki industri sawit yang besar harus dapat membuktikan industri mereka dapat menyejahterakan petani dan seluruh masyarakat.

"Indonesia sebagai pemain besar harusnya bisa menjawab, bahwa kita memiliki kegiatan ekonomi yang sustainable secara lingkungan, menyejahterakan tidak hanya petani tapi juga seluruh masyarakat. Jangan sampai yang tidak terlibat harus menanggung seperti kebakaran hutan yang biayanya sampai 16 billion USD," ungkap dia.

Menteri Sri juga mengingatkan agar pengusaha industri sawit tidak lupa membayar pajak, sebagai keadilan sosial masyarakat Indonesia.

"Saya berharap pelaku besar bisa sampaikan ekspresi atau kepatuhan dalam membayar pajak berdasarkan jumlah lahan, produksi, tidak melakukan praktek transfer pricing yang tidak adil bagi RI," tegas Menteri Sri.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini