Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018.
Pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 sebesar 5,4-6,1 persen. Sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding tahun 2017, diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, angka pertumbuhan ekonomi yang diusulkan pemerintah masih cukup moderat.
Menurutnya, situasi ekonomi pada tahun 2018, dinilai tak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun ini.
Situasi ketidakpastian masih menjadi tren di tahun mendatang, sehingga pemerintah pun bisa melakukan adjustment angka pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN-Perubahan, seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Pemerintah sendiri menyampaikan saat ini Indonesia berada di tengah ketidakpastian ekonomi global, tentunya kita pun harus mengerti dan pahami. Ini tidak semata-mata urusan politik dalam negeri. Tetapi juga ada faktor ekonomi global, seperti kondisi ekonomi Amerika, Tiongkok, situasi Korea Selatan dan Korea Utara, termasuk masalah sentral di Eropa. Ini semua sedang wait and see, baik dari kondisi keterbukaan perbankan, kemajuan teknologi informasi, maupun dinamisasi proses keseimbangan baru,” kata Taufik, usai memimpin rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2017).
Taufik tak memungkiri, kondisi politik tanah air pun berpengaruh cukup besar dalam situasi ekonomi.
Menurutnya, transformasi kultural jangan sampai mengganggu situasi ekonomi, politik, budaya, bahkan sosial.
Karena jika hal itu dibiarkan, dikhawatirkan terjadi potensi mengurangi performance di sektor politik dan ekonomi.
Isu-isu anti toleransi, dinilai terlalu membahayakan dan merusak potensi pertumbuhan ekonomi. Situasi ekonomi dan politik seharusnya diciptakan dalam suasana kondusif.
“Kita harapkan semuanya bisa berjalan sesuai dengan keinginan DPR dan pemerintah. Tidak ada program yang tidak kita setujui, manakala itu terkait dengan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun program mengurangi disparitas atau kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Termasuk program pemerataan pembangunan,” komitmen politisi Partai Amanat Nasional itu.
Dengan melihat berbagai kondisi itu, Taufik berharap DPR dan pemerintah lebih memprioritaskan pada program sektor riil yang bersifat padat karya, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mengurangi pengangguran.
Ia pun berharap, konsep riil itu khususnya di infrastruktur dijadikan prioritas. Kemudian program lain seperti kesehatan dan pendidikan, maupun program lain yang langsung menyentuh masyarakat, pasti akan mendapat dukungan dan persetujuan DPR.
“Untuk di sektor lain, tinggal kita optimalkan. Kalau peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kemudian meningkatkan pendapatan pajak, itu hal-hal klasik yang sudah otomatis menjadi bagian tugas dari lembaga-lembaga pemerintah maupun Kementerian Keuangan,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu.
Sementara itu sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah secara bertahap telah menjalankan program pembangunan nasional seperti yang digariskan dalam Nawacita.
Ditengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, kinerja ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih terjaga dan tumbuh dalam tingkat yang cukup baik. Tingkat kemiskinan dan pengganguran telah berhasil diturunkan. Namun demikian, beberapa tantangan sosial ekonomi masih perlu diperhatikan.
“Tantangan yang paling utama adalah pengentasan lebih dari 27 juta saudara kita yang saat ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan modal sosial, ekonomi dan sumber daya manusianya, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara maju, adil dam sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar, kelas menengah yang meningkat jumlahnya, dan didukung sistem politik yang demokratis,” jelas Sri Mulyani. (Pemberitaan DPR RI)