Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2016 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, menuturkan WTP tersebut murni hasil kerja kementerian yang dipimpinnya.
"Tadi saya sampaikan ke Prof Rizal (anggota BPK Rizal Jalil) gak seperti itu (WTP diperjualbelikan). Memang di Kemendes itu agak sulit permasalahannya karena langsung ke bawah, jadi pengontrol memang perlu banyak," ungkap Luhut saat ditemui di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2017).
Luhut menambahkan opini WTP juga didukung dengan laporan keuangan Kemenkomaritim yang diklaim tidak memiliki pengeluaran yang besar.
Luhut menambahkan, sebenarnya pagu yang ada di Maritim tidak begitu besar seperti kementerian atau lembaga (K/L) lainnya. Dengan begitu pengelolaan keuangan di Maritim semakin mudah.
"Kalau di kami duit-nya kecil. Di Menko angkanya enggak besar, jadi gampang juga ngelihatnya," ujarnya.
Terkait dengan kasus ditangkapnya auditor BPK di kantor Kementerian Desa, Luhut mengatakan, memang permasalahan di Kementerian Desa sangat sulit untuk dikontrol. Pasalnya, Kementerian Desa berhubungan langsung dengan banyak desa.
"Jadi karena langsung ke bawah, jadi pengontrol memang perlu banyak. Ini yang agak sulit," ujarnya.