TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berupaya melakukan standarisasi harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan melalui kebijakan BBM satu harga.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Endre Saifoel berharap kebijakan BBM satu harga bisa memberikan dampak kepada harga barang.
Karena hampir 20 persen sampai 30 persen komponen biaya transportasi menjadi sebuah alasan tingginya barang atau produk kepada konsumen.
“Mahalnya barang dan jasa di daerah tidak bisa terlepas dari penggunaan moda transportasi angkutan barang," ujar Endre, di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, baru-baru ini.
Kendati dampak penuruna biaya logistik belum terasa, Endre menghargai terobosan dari pemerintah untuk menolong masyarakat di berbagai daerah terpencil, sehingga biaya hidup rakyat di wilayah lain bisa diturunkan berkat penurunan harga BBM.
“Kebijakan ini patut kita apresiasi karena puluhan tahun saudara-saudara kita yang berada di luar Jawa merasakan bagaimana harga BBM tiga kali lipat harga beli pada umumnya yang berlaku di pulau Jawa," papar Endre.
Sebagai diketahui, per 1 Juni 2017, ada 12 kabupaten termasuk yang ada pada wilayah pedalaman mengalami penyamaan harga BBM seperti di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya.
Sebelum diterapkan kebijakan ini, masyarakat di 12 kabupaten tersebut membeli BBM dengan harga Rp 8000 hingga Rp18000 per liter.
Ke-12 kabupaten yang terkena penyamaan harga BBM adalah Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan di Sumatera Utara; Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai di Sumatera Barat; Kecamatan Karimun Jawa di Kabupaten Jepara di Jawa Tengah.
Selain itu juga di Kecamatan Raas di Kabupaten Sumenep di Jawa Timur; Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, Kecamatan Waingapu.
Berikutnya adalah Kabupaten Sumba Timur di Nusa Tenggara Timur; Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara; Kecamatan Moswaren, Kabupaten Sorong Seatan di Papua Barat; Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Morotai di Maluku Utara.
Berikutnya adalah Kecamatan Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai di Papua, dan Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat.