Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan besaran tarif batas atas dan batas bawah bagi taksi online.
Dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, Senin (3/7/2017), dijelaskan Pemerintah sebagai regulator membaginya menjadi 2 wilayah.
Yakni wilayah I untuk Sumatera, Jawa dan Bali dengan tarif batas bawah sebesar Rp 3.500 per km dan batas atas sebesar Rp 6.000 per km.
Sedangkan wilayah II untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tarif batas bawah sebesar Rp 3.700 per km dan batas atas sebesar Rp 6.500 per km.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemberlakuan tarif ini ditujukan agar industri taxi di tanah air semakin sehat.
"Penghitungan itu memang berusaha untuk membuat industri taxi kita ini sehat," jelas Menhub seperti dikutip Tribunnews.com dari tayangan Program Kompas Petang, Senin (3/7/2017).
Baca: Survei YLKI Ungkap Alasan Orang Pilih Transportasi Online
Pemberlakukan tarif ini juga menurut Menhub, sudah dipikirkan untuk jangka panjang.
Sebagai informasi, sehubungan dengan telah diterbitkannya PM 26 Tahun 2017 pada tanggal 1 April 2017, Kementerian Perhubungan meminta semua pihak memperhatikan poin-poin penting dari pemberlakuan PM 26 Tahun 2017, yakni terkait kuota, tarif batas atas dan batas bawah, serta kepemilikan kendaraan.
Terkait kuota, Kemenhub meminta Gubernur atau Kepala Badan yang berwenang berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ditjen Perhubungan Darat untuk mendapatkan rekomendasi.
Sementara itu terkait kepemilikan kendaraan atau Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Kemenhub menetapkan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi, dimana bagi anggota Koperasi yang memiliki STNK atas nama perorangan masih dapat menggunakan kendaraannya untuk melakukan kegiatan usaha Angkutan Sewa Khusus (ASK) sampai dengan berakhirnya masa berlaku STNK (melakukan balik nama), dengan melampirkan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara anggota Koperasi dengan pengurus Koperasi. (*)