Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Indah (26), karyawati Bank BNI, mengaku bingung ketika hendak pulang dari kantornya di kawasan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (3/7).
Seolah tak percaya ketika ia memelototi smartphone miliknya.
Beberapa aplikasi taksi online dicobanya, hasilnya tetap sama. Tarif yang muncul di ponselnya untuk ongkos taksi online dari kantornya ke Stasiun Manggarai, melonjak tinggi. Bahkan berlipat dari tarif biasanya.
Sehari-hari, Indah memang memakai taksi online untuk pulang.
Ia biasa naik taksi online dari kantor ke Stasiun Manggarai, lalu melanjutkan perjalanan memakai kereta commuter line untuk pulang ke rumahnya di kawasan Cibinong, Bogor.
Indah baru mengetahui bahwa ada Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tarif taksi online mulai 1 Juli 2017. Namun ia tidak menyangka bahwa tarif yang harus dibayarnya untuk jarak dari Sudirman ke Manggarai jadi berlipat.
"Jadi mahal banget ya, padahal kenapa saya pilih Uber ya karena lebih murah dari taksi biasa. Saya juga tahunya (penetapan tarif dasar taksi online) baru sekarang ini aja," katanya saat ditemui Warta Kota di warung makan gedung Wisma BNI 46 pada Senin (3/7) petang.
"Biasanya itu paling cuma Rp 12.000 sampai paling mahal Rp 15.000, tapi sekarang sampai Rp 40.000. Ada Grab Share sih yang lebih murah, tapi agak susah karena nunggu (driver Grab Car) yang searah," ujar Indah, masih dengan mata yang terpaku pada tarif di ponselnya.
Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Indah memilih untuk memakai ojek online karena jauh lebih murah.
"Taksi online mahal, saya naik ojek aja kalau gitu," ucapnya.
Simulasi
Terhitung sejak 1 Juli 2017, memang berlaku Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek.
PM antara lain mengatur bahwa tarif dasar taksi online di wilayah Pulau Jawa adalah tarif batas bawah sebesar Rp 3.500 per kilometer dan tarif batas atas Rp 6.000 per kilometer.
Penetapan tarif dasar tersebut rupanya secara langsung meningkatkan tarif yang berlaku untuk sejumlah taksi online saat ini.
Warta Kota mencoba membuat simulasi rute perjalanan pulang Indah dari Wisma BNI 46, Jalan Sudirman, Tanah Abang, menuju Stasiun Manggarai, Jalan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan, pada jam sibuk pulang kantor sekira pukul 18.00 WIB.
Dalam aplikasi Grab, tarif yang ditawarkan untuk perjalanan sejauh 5,3 kilometer itu beragam, antara lain Grab Car sebesar Rp 67.000, Grab Share Rp 40.000, Grab Hitch (Nebeng) Rp 20.000, Grab Taxi (Taksi) Rp 30.000 -Rp 45.000.
Sedangkan tarif Uber antara lain: Uber X sebesar Rp 36.000, Uber XL Rp 44.000, Uber Black Rp 66.000, Uber Pool (Taksi) Rp 27.000.
Adapun tarif Go Car untuk perjalanan serupa dikenakan sebesar Rp 36.000.
Untungkan penumpang
Regulasi baru taksi online secara efektif mulai berlaku mulai 1 Juli 2017. Meski demikian, dalam pelaksanaannya Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menetapkan, akan kembali melakukan evaluasi dalam waktu enam bulan ke depan.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, penetapan aturan tarif dilakukan dengan tujuan kesetaraan antaran bisnis taksi online dan konvensional, serta mencegah adanya upaya monopoli bisnis.
"Ini merupakan proses yang sudah kami lakukan sejak tahun lalu. Untuk yang saat ini (1/7) ada tiga poin yang kita berlakukan, terkait kuota, batasan tarif, dan STNK. Pembatasan tarif kami lakukan lebih untuk menetapkan standarisasi antar perusahaan taksi online sehingga tidak terjadi praktek monopoli," ujar Menhub dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/7).
Ada tiga pokok yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri, yakni terkait kuota, tarif batas atas dan batas bawah, serta STNK.
Terkait kuota, diserahkan pengaturannya ke pemerintah daerah setempat. Namun Kemenhub meminta gubernur atau kepala badan yang berwenang, untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ditjen Perhubungan Darat untuk mendapatkan rekomendasi.
Sedangkan terkait tarif batas atas dan batas bawah, Kemenhub membaginya menjadi dalam dua wilayah.
Wilayah I untuk Sumatera, Jawa, dan Bal,i dengan tarif batas bawah sebesar Rp 3.500 per km dan batas atas sebesar Rp 6.000 per km.
Wilayah II untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dengan tarif batas bawah Rp 3.700 per km dan batas atas Rp 6.500 per km.
Mengenai kepemilikan kendaraan atau Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Kemenhub menetapkan untuk badan hukum berbentuk Koperasi. (dwi/m7/chi/kps)