Laporan wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) ingin pemerintah segera membuka keran impor garam.
Karena kebutuhan garam nasional belum mampu dipenuhi industri garam dalam negeri.
Ketua Umum AIPGI Tony Tanduk, mengatakan, dengan adanya kebijakan tersebut industri akan terhambat.
Menurut Tony keberadaan industri berbahan baku garam terancam dan tidak bisa maju.
"Dampaknya industri jelas terancam. Industri susah berkembang, tidak bisa maju, dan juga menghambat investasi," ujar Tony, Sabtu (8/7/2017).
Tony menuturkan, jika ingin membatasi impor garam, seharusnya pemerintah bisa terbuka dengan data base garam untuk industrinya.
"Dimana garamnya, bagaimana volumenya, kualitasnya bagaimana, berapa banyak, harus disampaikan semuanya, sebelum membuat kebijakan dan dimaksimalkan. Kalau ini garamnya kan emang tidak jelas," jelas Tony.
Dia juga menegaskan, izin impor garam jangan selalu dikaitkan dengan petani garam.
Karena dewasa ini garam sudah menjadi bahan baku industri dengan spesifikasi yang khusus, bukan hanya sekedar bahan untuk masakan.
"Garam itu sudah menjadi bahan baku. Jangan dikaitkan dengan petani garam," kata Tony.