Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengklaim telah menghemat anggaran sebesar 10 triliun untuk investasi pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek.
Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Kementerian Bidang Koordinator Bidang Kemaritiman, Septian Hario Seto usai kunjungan progres pembangunan LRT tahap satu di Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (4/8/2018).
Sebagaimana diketahui, sebelumnya biaya pembangunan prasarana LRT Jabodetabek menelan biaya hingga Rp 23 triliun. Namun, dengan perhitungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), biaya itu mampu dipangkas sampai Rp 21,7 triliun.
"Dulu sempat ada ide kita lakukan pinjaman bank 100 persen nanti 10 tahun kemudian dicicil. Kalau dicicil 10 tahun kan beban bunganya berat dan itu membebani APBN," ujar Seto kepada Tribunnews.com.
Lanjut Seto, dengan skema itu, dihitung-hitung beban bunganya sendiri bisa mencapai Rp 10 triliun. Proyek ini akan membengkak mungkin dari Rp 21,7 triliun plus Rp 10 triliun menjadi Rp 31,7 triliun. Plus nanti sarananya Rp 5 triliun itu sekitar Rp 37 triliun.
Ada pun, pengubahan skema pembiayan investasi yang tadinya sekitar Rp 27 triliun terdiri Rp 21,7 triliun prasarana dan Rp 5 triliun sarana (kereta). Pembiayaan itu tidak langsung dari APBN namun melibatkan PT KAI sebagai operator.
Hal ini dilakukan, mengingat pendapatan cashflow yang didapat dari penumpang sangat besar.
Sejauh ini, pemerintah pun telah menyuntikkan anggarannya kepada BUMN PT Adhi Karya sebesar 9 triliun sebagai modal awal untuk mendapatkan pinjaman 18 triliun.
Menurut Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, saat ini pemerintah membuka keran investasi bagi para investor asing maupun pihak swasta dalam negeri untuk berinvestasi di LRT Jabodetabek.
"Proyek ini bank-able, private sector juga bisa masuk, di antaranya yang sudah bergabung BNI, Mandiri, BCA, Cimb Niaga, Black Rock, perusahaan pendanaan Amerika mau negosiasi, bunganya 8 persen, mereka tertarik," pungkas Luhut.