Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, PADANG - Panitia Rembuk Nasional 2017 bekerjasama dengan Universitas Andalas, menggelar Rembuk Daerah dengan tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif, yang diselenggarakan di Convention Hall, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (14/10).
Dalam sambutannya, Ketua Panitia Rembuk Nasional Firdaus Ali mengatakan konsep pembangunan pada era pemerintahan Jokowi-JK yang mengacu pada butir Nawacita Membangun Indonesia dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah dan Desa, telah membuat pola pembangunan berubah dari top down menjadi bottom up. Hal itu menurutnya adalah sebuah terobosan yang positif.
Firdaus Ali mengatakan, salah satu contohnya adalah program dana desa. “Dalam tiga tahun pemerintah telah mengalokasikan Rp 120 triliun untuk dana desa. Rp 20,76 triliun pada tahun 2015, Rp 46,9 triliun pada 2016, dan Rp 60 triliun pada 2017,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Program tersebut tidak hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan, tapi juga membuat desa menjadi subjek yang turut berperan sebagai pendorong perekonomian Indonesia.
Ketua Bidang Rembuk 11, Irfan Wahid mengatakan, tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif, diambil karena Membangun Indonesia dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah dan Desa adalah janji kampanye dan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK, yang harus ditelaah sejauh mana pelaksanaannya setelah tiga tahun masa pemerintahan.
Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua, yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah.
Menurut Irfan, desa wisata dapat menjadi salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan dan membuka lapangan pekerjaan. Karena dengan membangun desa wisata, akan ikut membuat desa mandiri, dan membuka pintu perekonomian desa ke arah yang lebih baik.
“Di sinilah industri kreatif dan UMKM diperlukan. Kolaborasi semuanya akan membuat puluhan ribu desa seluruh Indonesia menjadi lebih maju,” ujarnya.
Karena terkait desa, rembuk kali ini selain menghadirkan para pakar, akademisi, praktisi dan professional, juga mengundang perwakilan wali nagari, dari berbagai wilayah di Sumatera Barat.
Rembuk Daerah ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Rembuk Nasional yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi di Indonesia.
Rembuk Nasional diadakan dengan tujuan untuk menelaah kembali apa saja capaian tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam berbagai bidang, sekaligus mengidentifikasi apa saja kekurangan yang harus diperbaiki .
Rembuk juga diharapkan bisa memberi rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan percepatan kinerja pemerintah dalam dua tahun ke depan.
Hasil rembuk dari 16 Perguruan Tinggi ini akan dikompilasi dan disampaikan kepada Presiden pada acara puncak Rembuk Nasional, yang rencananya akan digelar 23 Oktober 2017 di Ji Expo, Kemayoran, Jakarta.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto yang turut hadir dalam forum rembuk, berharap forum rembuk nasional ini bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang cerdas untuk perbaikan kinerja pemerintah.
Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: Catatan 3 tahun Jokowi-JK di pembangunan desa